Stok 4,9 Juta Ton, Kementan Yakin RI Sudah Swasembada Pangan

Jakarta -

Kementerian Pertanian (Kementan) berbincang tentang swasembada pangan di Indonesia. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Andi Nur Alam Syah, dengan tegas menyatakan klaim swasembada tidak disampaikan tanpa dasar.

"Ini bukan retorika, bukan klaim kosong, melainkan angka-angka resmi dari lembaga negara nan andal dan terbuka," tegas Andi dalam keterangan resminya, Kamis (23/4/2026).

Andi menilai sebagian kritik muncul lantaran kesalahan dalam memahami data, terutama mengenai dengan metode kalkulasi produksi.

"Narasi nan hanya menghitung dari luas baku sawah tanpa mempertimbangkan intensitas tanam dan produktivitas merupakan pendekatan nan keliru secara metodologis," terangnya.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS), dia menjelaskan luas panen padi di Indonesia pada 2025 kemarin mencapai 11,32 juta hektare. Angka ini mengalami kenaikan hingga 12,69% jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari luas panen tersebut, produksi padi dalam corak gabah kering panen (GKP) juga mengalami kenaikan menjadi 71,95 juta ton alias naik 13,29% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan ini tidak lepas dari strategi intensifikasi pertanian nan dilakukan pemerintah.

"Peningkatan produksi ini merupakan hasil dari intensifikasi pertanian, mulai dari peningkatan indeks pertanaman, perbaikan irigasi, hingga pemanfaatan teknologi," jelas Andi.

Berkat lonjakan produksi ini, BPS turut memproyeksikan produksi beras nasional 2025 mencapai sekitar 34,77 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi berada di kisaran 31,1 juta ton per tahun.

Dengan nomor tersebut, pemerintah menyebut terdapat surplus produksi beras secara nasional. Kondisi inilah nan dilihat sebagai corak swasembada, karena tingkat produksi dalam negeri sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan nan ada.

Sejalan dengan itu, sepanjang 2025 pemerintah juga tidak melakukan impor beras medium untuk konsumsi masyarakat. Andi menambahkan bahwa impor nan tetap melangkah hanya untuk beras premium alias kebutuhan industri tertentu.

"Impor beras medium nan tercatat di awal 2025 merupakan sisa perjanjian tahun sebelumnya, bukan kebijakan impor baru," paparnya.

Di sisi lain, Perum Bulog mencatat stok beras per 18 April 2026 mencapai sekitar 4,95 juta ton. Dalam konteks ini Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, juga sudah menegaskan bahwa stok tersebut dapat diverifikasi secara langsung.

"Stok ini tersimpan secara bentuk di ribuan penyimpanan di seluruh Indonesia dan terbuka untuk diperiksa publik," ujarnya.

Atas dasar inilah pemerintah menilai kritik tetap krusial dalam mengawal kebijakan publik, namun kudu disertai info nan akurat. Sebab penyampaian info nan tidak utuh berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

"Mengkritisi kebijakan adalah perihal nan sah, tetapi kudu berbasis data, bukan dugaan parsial," kata Andi.

(igo/fdl)