Solidaritas Sumut dan Sumbar Hibahkan Rp 287 Miliar untuk Pemulihan Aceh

Jakarta - Soliditas antardaerah dalam percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menguat. Pemerintah wilayah di Sumut dan Sumbar turut memberikan support kepada Aceh melalui hibah antardaerah nan berasal dari pengembalian Transfer ke Daerah (TKD) guna membantu proses pemulihan pascabencana.

Sebanyak 12 pemerintah wilayah di Sumbar turut memberikan hibah untuk mendukung pemulihan wilayah terdampak di Aceh. Sebelumnya, 8 pemerintah wilayah di Sumut telah lebih dulu menyalurkan support serupa.

Adapun total hibah nan terkumpul dari pemerintah wilayah di Sumbar mencapai Rp 27 miliar. Dukungan ini berasal dari beragam daerah, termasuk Kota Padang sebesar Rp 5 miliar, Kota Payakumbuh dan Kota Padang Panjang masing-masing Rp 3 miliar. Kemudian, sejumlah kabupaten/kota lainnya dengan kontribusi bervariasi antara Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar.

Sebelumnya, total hibah antardaerah dari Sumut mencapai Rp 260 miliar. Dengan demikian, total hibah dihimpun dari kedua provinsi mencapai Rp 287 miliar. Dana ini bakal disalurkan langsung kepada daerah-daerah di Aceh nan tetap terdampak berat musibah hidrometeorologi.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian mengatakan sistem hibah antar wilayah ini merupakan corak gotong royong nasional dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak.

"Kami hanya menghubungkan hibah antar daerah, sehingga support ini bisa langsung dirasakan. Mekanisme kami kawal, dari rekening ke rekening, agar tepat sasaran dan sigap dimanfaatkan oleh wilayah nan membutuhkan," ujar Tito dalam keterangannya, Rabu (29/4/2026).

Hal ini disampaikannya pada gelaran Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi di Palembang, Sumatera Selatan, akhir pekan lalu.

Ia mengungkapkan pemerintah pusat sebelumnya mengalokasikan dan mengembalikan TKD dengan nilai mencapai Rp10,6 triliun untuk mendukung pemulihan di tiga provinsi terdampak. Skema tersebut memberikan ruang fiskal bagi wilayah nan relatif lebih ringan terdampaknya untuk membantu wilayah dengan kondisi pemulihan nan lebih berat.

Tito mengatakan saat ini sejumlah wilayah di Aceh tetap menghadapi tantangan pemulihan, termasuk akibat musibah susulan seperti banjir dan longsor.

Oleh lantaran itu, kata Tito, percepatan intervensi melalui support lintas wilayah menjadi langkah strategis untuk memastikan pemulihan melangkah merata dan berkelanjutan.

"Total support dari dua provinsi ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan Aceh. Ini adalah bentuk nyata solidaritas dan gotong royong antardaerah dalam menghadapi bencana," tambahnya.

Tito menegaskan Satgas PRR memastikan seluruh proses penyaluran hibah bakal terus dikawal secara ketat, baik dari sisi manajemen maupun penerapan di lapangan. Hal ini bermaksud untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitas pemanfaatan anggaran.

Melalui kerjasama ini, pemerintah optimistis pemulihan wilayah terdampak di Aceh dapat berjalan lebih cepat. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan wilayah dalam menghadapi potensi musibah di masa mendatang. (prf/ega)