Soal Transparansi Pajak, RI Kalahkan Korsel, Australia dan Kanada

1 bulan yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia sukses menempati posisi pertama bumi dalam indeks transparansi shopping perpajakan alias Global Tax Expenditures Transparency Index (GTETI) 2026. Tahun ini, Indonesia mengungguli sejumlah negara maju seperti Korea Selatan, Australia, Kanada, Jerman, Belanda, hingga Prancis.

Posisi Indonesia melonjak signifikan dibandingkan beberapa tahun terakhir. Pada 2023, Indonesia tetap menduduki ranking ke-15, kemudian naik menjadi posisi ke-2 pada 2024 hingga menjadi nan pertama tahun ini.

Melansir keterangan resminya, Kementerian Keuangan menyebut capaian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan insentif pajak melalui laporan Tax Expenditure Report (TER).

"Melalui laporan ini, publik dapat memandang beragam akomodasi perpajakan nan diberikan negara, termasuk nilai, tujuan kebijakan, jenis pajak, sektor penerima manfaat, serta arah dukungannya bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pelaporan shopping perpajakan menjadi bagian krusial dari tata kelola APBN lantaran memastikan setiap insentif nan diberikan dapat diawasi bersama," dalam keterangan resmi dikutip Senin (18/5/2026).

Di tengah ketidakpastian global, pemerintah menilai kebijakan fiskal dan perpajakan tetap menjadi perangkat utama menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Pada kuartal I-2026, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,61% secara tahunan, ditopang permintaan domestik, investasi, serta percepatan shopping pemerintah.

Capaian tersebut konsisten dengan info Kementerian Investasi nan menunjukkan realisasi investasi langsung tumbuh 7,22%.

Sementara itu, insentif pajak nan dilaporkan dalam TER mencerminkan keberpihakan Pemerintah kepada masyarakat dan UMKM, sekaligus mendukung suasana investasi.

Rumah tangga dan UMKM menerima faedah lebih dari 70% dari keseluruhan shopping perpajakan alias sekitar Rp389 triliun pada tahun 2025.

"Insentif-insentif tersebut diberikan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pokok seperti bahan makanan dan tempat tinggal, mengurangi biaya pendidikan, kesehatan, transportasi dan lain-lain," tulisnya.

(haa/haa)

Add