Soal Subsidi Energi, DEN Sebut DME Bisa Dongkrak Nilai Tambah Domestik

1 bulan yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Kholid Syeirazi menyampaikan paradigma baru dalam memandang skema subsidi daya nasional, di tengah dorongan pemerintah mempercepat proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME).

Dia menyebut, subsidi pada proyek DME tidak bisa dipandang semata-mata sebagai beban fiskal. Subsidi tersebut justru dinilai menjadi investasi untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri sekaligus memperkuat ketahanan daya nasional.

"Kalau kelak tetap ada subsidi (di DME), ya itu subsidi dari produksi kita sendiri. Kalau LPG kan subsidi dari impor, jadi enggak ada nilai tambah domestik," ujar Kholid dalam keterangannya, ditulis Rabu (13/5/2026).

Dia memaparkan, saat ini Indonesia tetap sangat berjuntai pada impor LPG. Dari total kebutuhan LPG nasional, sekitar 80% di antaranya tetap dipenuhi dari impor alias sekitar 7,2 juta ton per tahun. Padahal, Indonesia mempunyai persediaan batu bara kalori rendah (low rank coal) dalam jumlah besar nan belum termanfaatkan optimal.

Cadangan batu bara kalori rendah tersebut dapat dikonversi menjadi DME melalui inisiatif strategis nan tengah dikembangkan oleh MIND ID, Pertamina, Bukit Asam, dan Pertamina Patra Niaga.

Proyek nan diresmikan Percepatan Pengembangan Coal to DME oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Rangkaian Groundbreaking Proyek Hilirisasi Ke-2 pada akhir April 2026 menjadi substitusi LPG, sekaligus menjadi solusi pemanfaatan batu bara stranded nan selama ini minim pasar.

"Kita punya stranded batu bara sekitar 600 juta ton nan itu bisa dimanfaatkan dengan langkah dikonversi menjadi DME," kata dia.

Menurut Kholid, pendekatan pembangunan DME tidak bisa dilihat semata dari sisi keekonomian jangka pendek. Sebab, proyek tersebut berangkaian langsung dengan agenda besar ketahanan dan kemandirian daya nasional nan menjadi bagian dari visi pemerintahan Prabowo.

Menurut dia, ketergantungan pada impor daya menyimpan akibat besar, terutama di tengah meningkatnya tensi geopolitik dunia seperti bentrok di area Timur Tengah nan berpotensi mengganggu rantai pasok daya dunia.

"Misalnya kita punya duit tapi barangnya enggak ada lantaran ada gangguan pengiriman alias infrastruktur, itu bisa memicu krisis energi. Makanya sumber daya nan kita punya kudu dimanfaatkan sendiri," ungkapnya.

Kholid juga menegaskan bahwa kalkulasi faedah proyek DME kudu memperhitungkan aspek net social benefit secara menyeluruh, bukan hanya membandingkan nilai LPG impor dengan biaya produksi DME. Sebab, andaikan negara hanya berpatokan pada logika ekonomi murni, maka pembangunan kilang maupun proyek hilirisasi lainnya tidak bakal pernah dianggap layak.

"Kalau pertimbangannya murni ekonomi, ya kita impor saja semuanya. Tapi negara kudu berpikir untuk kondisi kahar dan ketahanan daya jangka panjang," katanya.

Lebih jauh, proyek DME saat ini tetap terus dimatangkan oleh pemerintah berbareng beragam pihak, termasuk Danantara dan BRIN, khususnya mengenai kualitas produk dan skema keekonomian agar dapat setara dengan LPG nan digunakan masyarakat.

Kholid bilang, pemerintah berambisi proyek DME dapat mulai melangkah pada 2026. Namun, untuk perincian penyelenggaraan dan operator proyek tetap menunggu keputusan lebih lanjut dari Danantara sebagai pihak nan bakal mengorkestrasi pengembangannya.

"Nanti ada kerjasama antara Pertamina dengan Bukit Asam dan seterusnya. Mudah-mudahan DME bisa jalan tahun ini," pungkas dia.

(rah/rah)

Add