Soal Posko Tanjung Puting, Pendiri CAN Borneo Sebut Aspirasi Relawan Ditampung

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Pendiri Conservation Action Network (CAN) Borneo, Paulinus Kristanto, memberikan penjelasan resmi mengenai rekaman dan rangkuman pertemuan daring antara relawan penanganan kebakaran rimba dan lahan (karhutla) dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni nan viral di ruang publik.

Paulinus menegaskan bahwa pertemuan daring pada 12 Oktober 2026 tersebut murni bermaksud untuk menyampaikan hambatan taktis di lapangan seperti kebutuhan peralatan, kesiapan logistik, koordinasi posko induk, hingga biaya operasional relawan saat memadamkan api dan menyelamatkan satwa terdampak karhutla di area Taman Nasional Tanjung Puting.

"Kita tetap sibuk pemadaman, rescue satwa terdampak karhutla, lah malah ramai soal rekaman Zoom dan rangkuman pertemuan dengan Menteri Kehutanan. Pertemuan itu bermulai ketika relawan menyampaikan persoalan koordinasi, peralatan, logistik, hingga biaya operasional. Saya kemudian meneruskan perihal itu ke kementerian," ujar Paulinus melalui siaran tertulisnya, Selasa (20/10/2026).

Menanggapi polemik alokasi biaya nan ramai diperbincangkan, Paulinus meluruskan bahwa konteks pembahasan anggaran dalam pertemuan tersebut berfokus pada alokasi biaya operasional relawan di lapangan, bukan ketidakadaan anggaran kementerian dalam menanggulangi karhutla secara keseluruhan.

Ia menambahkan bahwa Menhut Raja Juli telah memerintahkan Balai Taman Nasional Tanjung Puting memperkuat koordinasi dengan BPBD di Pangkalan Bun, serta menginstruksikan Direktur Jenderal mengenai untuk menindaklanjuti keterlibatan perusahaan di sekitar area nan belum optimal memberikan support logistik. Sementara itu, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki juga tengah mengupayakan skema support presiden (Banpres) bagi para relawan melalui pendataan resmi oleh kepala balai.

"Nah, soal anggaran nan ramai dibicarakan, konteksnya adalah pertanyaan tentang biaya operasional relawan. Pak Menteri menjelaskan keterbatasan alokasi untuk kebutuhan itu. Jadi, saya memahami penjelasan tersebut sebagai keterbatasan support operasional relawan, bukan bahwa kementerian sama sekali tidak punya anggaran penanganan karhutla," tegas Paulinus.

Minta Publik Hentikan Drama Politik dan Fokus Pemadaman Api

Paulinus menyayangkan perhatian publik nan justru terdistraksi oleh polemik potongan rekaman daripada konsentrasi pada kerja-kerja krusial pemadaman api dan pengamanan keanekaragaman hayati di Taman Nasional Tanjung Puting. Ia membujuk seluruh pihak untuk menyudahi perdebatan politis dan bersama-sama mendukung kerja para relawan serta petugas campuran di garis depan penanggulangan karhutla.

"Jadi sudah lah tidak usah ke mana-mana bahasannya, kita tetap terus kerja di lapangan. Capek dengan drama politik, kita selesaikan dulu api ini kanda-kandaku," pungkas Paulinus.(H-2)