Soal Kenaikan Tarif Parkir di Jakarta, Pramono: Saya Belum Putuskan

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung belum memutuskan apakah tarif parkir di Jakarta bakal dinaikkan. Keputusan tersebut tetap menunggu pembahasan atas usulan revisi tarif parkir nan tengah bergulir di DPRD DKI Jakarta.

Pramono mengatakan DPRD DKI Jakarta telah mengusulkan revisi tarif parkir melalui Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran. Namun, hingga Sabtu (22/8/2026), dia menegaskan belum mengambil keputusan mengenai usulan tersebut.

"Jadi sudah ada usulan untuk revisi mengenai tarif parkir. Secara jujur saya menyampaikan, sampai hari ini saya belum memutuskan," kata Pramono saat ditemui di area Menteng, Jakarta Pusat, seperti dikutip detikNews, Minggu (23/8/2026).

Menurut Pramono, kewenangan untuk menetapkan kenaikan tarif parkir berada di tangan gubernur. Di sisi lain, Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta tetap membahas beragam opsi perubahan tarif.

"Karena keputusan untuk meningkatkan tarif parkir adalah kewenangan Gubernur. Walaupun kemudian, seperti diketahui teman-teman sekalian, DPRD Provinsi DKI Jakarta juga ada Pansus tentang Perparkiran. Beberapa usulan sudah disampaikan," ujarnya.

Pramono mengakui tarif parkir di Jakarta sudah lama tidak mengalami penyesuaian. "Dan memang di Jakarta ini sudah lebih nyaris 14 tahun tarif parkir belum pernah naik alias disesuaikan. Tapi saya belum memutuskan sampai dengan hari ini," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter menyebut salah satu usulan adalah penerapan sistem zonasi. Kawasan dengan nilai ekonomi tinggi seperti SCBD, Menteng, Senayan, dan sejumlah wilayah Jakarta Selatan berpotensi dikenai tarif lebih tinggi, dengan periode pemisah hingga Rp60.000 untuk mobil.

"Jadi kelak mau dibuat sistem zonasi. Misalnya wilayah SCBD dianggap punya nilai ekonomi tinggi. Daerah Menteng, kemudian wilayah seperti Bandung Indah, terus wilayah misalnya di Jakarta Selatan, Senayan. Jadi tarif itu periode pemisah tertingginya sampai Rp60 ribu," kata Jupiter.

Namun, Jupiter menilai tarif hingga Rp60.000 terlalu membebani masyarakat dan bukan solusi nan tepat untuk meningkatkan pendapatan original wilayah (PAD). "Jadi menurut saya terlalu memberatkan masyarakat. Memberatkan. Nggak masuk akal, ngawur itu," ujarnya.

Ia menilai tetap banyak sumber PAD nan dapat dioptimalkan tanpa membebani masyarakat. "Jangan mencekik masyarakat dalam kondisi saat ini," sambungnya.

(tfa/haa) [Gambas:Video CNBC]