Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto hari ini mengumumkan rencana pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.
Di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ini ditargetkan bisa beraksi pada 1 Januari 2027.
"Hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas berbareng OJK bahwa kita mau segera mendirikan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis," ungkap Presiden Prabowo saat pidato pada Rapat Paripurna DPR RI mengenai RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di Gedung Nusantara, DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
"Kita bakal segera operasionalkan, Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan OJK. Rencana kita andaikan OJK kerja dengan baik dan saya percaya OJK kerja dengan baik, ini emak-emak nan kuasai ekonomi kita sekarang ini. Rencana kita dengan support DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027 kita bakal miliki Bursa Komoditas sendiri," tuturnya.
Dia menjelaskan, dengan pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ini, diharapkan Indonesia menjadi penentu nilai komoditas. Terlebih, komoditas nan dijual berasal dari dalam bumi negeri ini sendiri.
"Dengan ini, kita bakal membangun Indonesia Reference Price, nilai referensi Indonesia, untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia," tegasnya.
"Kita mau membangun pasar nan dalam, transparan, likuid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan penanammodal bakal berjumpa dalam satu sistem nan diawasi, dengan info transaksi nan lebih terang dan ruang manipulasi nan semakin sempit," jelasnya.
Bila pembeli dari negara lain tidak menyetujui nilai nan ditetapkan dalam Bursa Mineral ini, maka Prabowo pun menegaskan lebih baik komoditas ini disimpan di dalam tanah untuk anak-cucu penduduk Indonesia di masa mendatang.
"Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar bumi untuk kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, kopi, karet, dan beragam komoditas lainnya," tuturnya.
"Tetapi terlalu sering nilai kekayaan nan keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru ditentukan di luar negeri, di bursa komoditas luar negeri, dengan referensi nan tidak kita corak sendiri," ujarnya.
"Mereka nan tidak punya komoditasnya ini, masa mereka menentukan berapa nilai itu. Ini tidak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan pengetahuan ekonomi ini. Kita nan punya barang, orang lain nan menentukan harganya. Saya bertanya kepada Wakil-Wakil Rakyat, apa kita teruskan situasi seperti ini?" tuturnya.
"Emak-emak susah payah membatik, orang lain nan menentukan harganya. Keadaan ini kudu berani kita ubah. Saya minta support Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita ubah ini," tegasnya nan langsung disambut gemuruh tepuk tangan dan apalagi standing applause dari personil DPR RI.
"Dan saya katakan di sini, saya percaya Saudara-Saudara mendukung saya. Kalau mereka tidak mau bayar dengan nilai nan kita pasang, ya gak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semua biar di tanah biar untuk anak-cucu kita. Batu bara kita, minyak kita, gas kita, biar di tanah," lanjutnya.
"Tapi tentunya kita juga mengerti sistem pasar, jika nilai terlalu tinggi itu gak masuk logika tapi nan krusial bursanya ada di bumi RI," imbuhnya.
(wia)
[Gambas:Video CNBC]
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·