Sinergi Fiskal-Moneter demi Jaga Stabilitas Rupiah dan Ekonomi

Sinergi Fiskal-Moneter demi Jaga Stabilitas Rupiah dan Ekonomi (Foto: Dokumentasi)

JAKARTA - Ketidakpastian dunia nan tetap tinggi saat ini membikin para pemangku kepentingan semakin bersinergi untuk menjaga perekonomian nasional, terutama nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS. Jika stabilitas Rupiah dapat dijaga, maka bakal berakibat positif terhadap industri finansial dan sektor rill nan pada akhirnya menjaga momen pertumbuhan ekonomi nasional.

Kepala Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan (DPMKP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aslan Lubis mengatakan, tahun ini bukanlah tahun nan mudah buat industri jasa keuangan. Pasalnya, tantangan nan ada tidaklah ringan, baik nan berasal dari tingginya ketidakpastian di pasar dunia maupun juga situasi domestik. 

Di dunia ketidakpastian geopolitik akibat perang Iran-Amerika Serita nan tetap bersambung hingga saat ini. Kemudian banyak negara nan semakin proteksionis mengutamakan negaranya sendiri, nan dimulai oleh Amerika Serikat. 

"Semua aspek ketidakpastian itu kemudian mengganggu rantai pasok global, khususnya energi, nan sama-sama kita ketahui juga kita sekarang sudah menjadi net importir, khususnya di minyak," kata Aslan dalam obrolan Forekbank Financial Outlook 2026 di Jakarta, hari ini, Kamis (29/7/2026).

Aslan berpandangan, dengan tantangan nan sedemikian besar, tentu saja tidak mudah buat kita dan tidak ada satu lembaga pun nan bisa menyatakan dirinya bisa menyelesaikan masalah-masalah tadi. Oleh karena, sinergi antara para pemangku kepentingan absolut diperlukan.  

Bank Indonesia, misalanya, sudah meningkatkan suku kembang acuannya hingga 125 pedoman poin sejak Mei 2026. Pemerintah, lewat Kementerian Keuangan, juga telah melakukan efisiensi anggaran, terututama untuk program Makan Bergizi Gratis, di tahun depan. Tujuannya untuk menjaga stabilitas rupiah dan kekuatan fiskal.

“Kita patut berbesar hati bahwa stabilitas sektor keuangan, saya kira teman-teman semua melihat, itu terjaga dengan sangat baik sampai saat ini,” tambah Aslan.

Sementara itu, ahli ekonomi UI Telisa Falianty mengatakan, penguatan sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah meningkatnya tekanan dinamika geopolitik dunia dan ketidakpastian pasar keuangan. 

Harmonisasi antara Kementerian Keuangan (Lapangan Banteng) dan Bank Indonesia (Kebon Sirih) kudu melangkah secara seimbang tanpa ada kekuasaan salah satu pihak, karena jika ada kekuasaan salah satu sektor maka berisiko memicu ketidakstabilan pada perekonomian nasional.

"Antara Lapangan Banteng dan Kebon Sirih kudu selaras antara moneter dengan fiskalnya. Jangan sampai fiskal terlalu dominan dibandingkan moneter alias sebaliknya. Jika fiskal terlalu dominan, itu bakal memberikan potensi krisis dan mengurangi prudentiality," ujarnya.

Di sisi lain, menurut Telisa, pergerakan kebijakan fiskal juga menghadapi tantangan transmisi ke daerah. Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk pengalihan ke program prioritas nasional dinilai memerlukan koordinasi dan sinkronisasi nan mulus (smooth) antara pemerintah pusat dan daerah.

“ Ya agar pelayanan publik dasar tidak terganggu,” kata Telisa. 

Dari sisi transmisi ke sektor riil, meskipun pertumbuhan angsuran secara makro menunjukkan pemulihan, penyalurannya dinilai tetap terkonsentrasi pada sektor korporasi besar—seperti industri sawit, nikel, CPO, dan angsuran investasi proyek—sementara pertumbuhan angsuran UMKM dan angsuran modal kerja tetap belum signifikan. Kondisi ini sejalan dengan penurunan daya beli masyarakat kelas menengah nan tercermin dari pergeseran perilaku keuangan.

“Mulai dari kejadian maraknya penarikan tabungan (makan tabungan) hingga penggunaan akomodasi pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (makan pinjaman) alias manja,” tegas Telisa.