Sikapi Gejolak Ekonomi, Perindo Sodorkan Risalah Kebijakan untuk BI dan Pemerintah

Sekjen Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah

JAKARTA – Partai Perindo menyodorkan rekomendasi risalah kebijakan (policy brief) nan komprehensif kepada pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Langkah ini mnenanggapi kejadian anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), melemahnya nilai tukar Rupiah, serta merangkak naiknya nilai beragam kebutuhan pokok,

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, rekomendasi ini juga sebagai corak kontribusi pemikiran nan konstruktif dan solutif dalam menghadapi situasi perekonomian nasional nan tengah berada di fase krusial.

Dia menjelaskan bahwa bauran kebijakan (policy mix) nan agresif, cepat, dan terukur absolut diperlukan untuk membentengi ekonomi domestik dari pengaruh domino krisis finansial dan ketidakpastian geopolitik global.

Kang Ferry – panggilan akrabnya – menambahkan, arsip risalah kebijakan nan disusun oleh Perindo merangkum sejumlah poin tindakan taktis nan dapat segera dieksekusi oleh para pengambil kebijakan.

"Kita tidak bisa lagi bekerja dengan ritme biasa alias menggunakan instrumen kebijakan konvensional di tengah situasi triple shock seperti ini. Perindo mendorong adanya integrasi bauran kebijakan nan solid antara otoritas moneter dan fiskal. Di satu sisi, BI kudu mengoptimalkan intervensi di pasar valas dan mengevaluasi pergerakan suku kembang referensi secara taktis demi mengerem volatilitas Rupiah," ujarnya, Minggu (14/6/26)

Mantan Komisioner KPU RI ini menerangkan bahwa dalam policy brief tersebut, Perindo menekankan tiga pilar pengamanan jangka pendek. Pertama, mendorong BI mempertebal likuiditas di pasar spot maupun Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta menjaga stabilitas saham-saham perbankan berkapitalisasi besar (big banks) nan sempat tertekan akibat tindakan jual bersih modal asing (net sell).

Pilar kedua konsentrasi pada perlindungan sektor riil dan masyarakat rentan. Perindo mendesak Kementerian Keuangan untuk segera melakukan pertimbangan dan mempercepat realokasi anggaran fiskal. Anggaran tersebut direkomendasikan untuk mempertebal alas jaring pengaman sosial (JPS) bagian pangan, guna meredam akibat lonjakan nilai beras, minyak goreng, dan komoditas hortikultura di tingkat konsumen.