Sikap Keras Teodoro terhadap Tiongkok Dinilai Berpotensi Menjadi Modal Politik

Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro(Antara)

SIKAP keras Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro terhadap Tiongkok dinilai tidak lagi semata-mata berangkaian dengan kebijakan pertahanan dan sengketa Laut China Selatan. Menjelang Pemilu Filipina 2028, retorika tersebut berpotensi mempunyai dimensi politik domestik lantaran rumor kedaulatan dan keamanan mempunyai daya tarik elektoral.

Pemerhati geopolitik Indo-Pasifik Sukron Makmun menilai posisi Teodoro sebagai salah satu pejabat Filipina nan paling vokal terhadap Tiongkok perlu dilihat dalam konteks dinamika politik domestik Filipina.

”Teodoro bukan lagi sekadar pejabat pertahanan nan menyampaikan keberatan Filipina terhadap tindakan Tiongkok. Ia telah menjadi salah satu wajah paling vokal dari kebijakan Manila nan semakin keras terhadap Beijing,” kata Sukron.

Menurut dia, sikap tersebut dapat menjadi bagian dari pembentukan gambaran politik seorang tokoh, meskipun Teodoro belum menyatakan diri bakal maju dalam Pemilu 2028.

Pada Juli 2026, Teodoro mengatakan belum memikirkan rencana politik untuk Pemilu 2028 dan memilih berfokus menjalankan tugas sebagai menteri pertahanan. Namun, menurut Sukron, pembangunan gambaran politik dapat berjalan jauh sebelum seseorang mendeklarasikan pencalonan. ”Politik tidak selalu bekerja melalui deklarasi resmi,” ujarnya.

POLITIK DOMESTIK
Sukron menyoroti pernyataan Teodoro bahwa kandidat nan menunjukkan sikap pro-Tiongkok tidak mempunyai kepantasan dalam Pemilu 2028. Menurut dia, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa rumor hubungan dengan Tiongkok telah masuk ke dalam perdebatan politik menjelang pemilu.

Di satu sisi, Filipina mempunyai kepentingan untuk mempertahankan hak-haknya berasas norma internasional, termasuk mengenai sengketa maritim di Laut China Selatan. Namun, menurut Sukron, kepentingan tersebut perlu dibedakan dari penggunaan retorika anti-Tiongkok sebagai instrumen politik domestik.

”Teodoro dapat meyakini bahwa China merupakan ancaman terhadap Filipina. Pada saat nan sama, posisi keras terhadap China dapat memberikan untung politik di dalam negeri. Kedua kemungkinan tersebut dapat melangkah bersamaan,” katanya.

Ia menilai persoalan muncul andaikan retorika politik kemudian memengaruhi arah kebijakan nasional alias menjadikan sikap konfrontatif sebagai identitas politik seorang pejabat.

Ketegangan antara Manila dan Beijing sendiri tidak hanya berjalan melalui pernyataan politik. Perselisihan kedua negara terutama berangkaian dengan klaim wilayah dan aktivitas kapal di Laut China Selatan, nan dalam beberapa tahun terakhir berulang kali memicu ketegangan.

Pada Juni 2026, Tiongkok menjatuhkan hukuman terhadap Teodoro dan keluarganya setelah Beijing menilai pernyataan dan kebijakannya merusak hubungan Tiongkok-Filipina. Perkembangan tersebut semakin menempatkan Teodoro sebagai salah satu figur nan menonjol dalam ketegangan kedua negara.

Departemen Luar Negeri (DFA) Filipina mengatakan hukuman Beijing terhadap Teodoro dan keluarganya dianggap sebagai tindakan tidak ramah nan semakin memperumit hubungan antara Filipina dan Tiongkok. "Meskipun pengenaan hukuman adalah kewenangan prerogatif kedaulatan Tiongkok, Filipina memandangnya sebagai tindakan tidak ramah nan semakin memperumit hubungan bilateral," kata ahli bicara Departemen Luar Negeri Filipina, Analyn Ratonel , dalam sebuah pernyataan, beberapa waktu lalu.

KERJA SAMA DENGAN KORSEL
Di sisi lain, Filipina terus mempererat hubungan dengan Korea Selatan. Korea Selatan dan Filipina, Senin (7/9), sepakat untuk memperluas kerja sama pertahanan dan industri persenjataan, termasuk pertukaran personel dan latihan militer bersama, menurut Kementerian Pertahanan Korea Selatan.

Menteri Pertahanan Korea Selatan Ahn Gyu-back berjumpa dengan Menteri Pertahanan Filipina Gilberto C. Teodoro Jr. di Seoul saat Teodoro mengunjungi negara tersebut untuk aktivitas Seoul Defense Dialogue 2026, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Korea Selatan.

Kedua negara sepakat untuk memperkuat konsultasi rutin antara otoritas pertahanan masing-masing serta memperluas kerja sama dalam pertukaran personel dan latihan bersama.

RISIKO ESKALASI
Menurut Sukron, ketegasan dalam mempertahankan kepentingan nasional berbeda dengan permusuhan. Menteri pertahanan, kata dia, mempunyai tanggung jawab untuk memastikan keamanan negaranya sekaligus memperhitungkan akibat strategis dari komunikasi publik. "Ketegasan berbeda dengan permusuhan,” ujarnya.

Ia menilai penggunaan bahasa nan semakin konfrontatif mungkin memberikan untung retoris dalam jangka pendek. Namun, eskalasi verbal nan terus berjalan dapat mempersempit ruang diplomasi dan membikin hubungan pertahanan serta diplomatik kedua negara semakin susah dikelola.

Jika Tiongkok terus diposisikan sebagai ancaman utama sementara diplomasi dipersepsikan sebagai corak kelemahan, ruang kompromi dapat semakin menyempit. Dalam kondisi seperti itu, komunikasi pejabat pemerintah berpotensi menjadi bagian dari dinamika konflik, bukan hanya instrumen untuk mengelolanya.

Sukron juga mengingatkan negara-negara ASEAN agar tidak menjadikan persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai satu-satunya kerangka dalam memandang persoalan keamanan kawasan.

Menurut dia, meningkatnya rivalitas kedua kekuatan besar justru menuntut negara-negara Asia Tenggara mempertahankan otonomi strategis. ASEAN memerlukan ruang untuk mengelola persaingan kekuatan besar tanpa kudu masuk ke dalam salah satu kubu.

JAGA KESEIMBANGAN
Sukron mengatakan Indonesia tidak berada dalam posisi nan sama dengan Filipina dalam sengketa teritorial di Laut China Selatan. Karena itu, pengalaman dan persepsi Filipina terhadap Tiongkok tidak dapat secara langsung dijadikan rujukan kebijakan luar negeri Indonesia.

”Indonesia tidak terlibat dalam sengketa teritorial nan sama seperti Filipina di LCS. Maka, tidak ada argumen untuk mengangkat seluruh persepsi Filipina terhadap Tiongkok,” katanya.

Menurut dia, Indonesia mempunyai kepentingan untuk menjaga stabilitas area sekaligus mempertahankan kepentingan nasionalnya. Posisi tersebut memerlukan kombinasi antara ketegasan, diplomasi, dan keahlian menjaga komunikasi dengan beragam kekuatan.

Dalam konteks tersebut, kebijakan luar negeri Indonesia dinilai perlu menghindari politik luar negeri nan semata-mata dibangun berasas persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok.

Sukron menilai Indonesia justru dapat memainkan peran untuk mendorong dialog, menjaga keseimbangan kawasan, dan mencegah perselisihan di Laut China Selatan berkembang menjadi bentrok nan lebih luas.

”Indonesia tidak memerlukan figur seperti Teodoro sebagai model kebijakan luar negeri. nan dibutuhkan adalah kepemimpinan nan bisa bersikap tegas tanpa memelihara permusuhan, mempertahankan kepentingan nasional tanpa terjebak dalam politik ketakutan, serta menggunakan diplomasi sebagai instrumen kekuatan,” ujarnya. (Ant/E-2)