Sewa Pelobi Dekat Anak Trump, Perusahaan China Menang Lawan Startup AS

Jakarta, CNBC Indonesia - Sebuah perusahaan lobi nan dipimpin oleh salah satu rekan berburu Donald Trump Jr. dilaporkan membantu perusahaan asal China dalam menghadapi lembaga pengawas keamanan nasional Amerika Serikat (AS). Langkah ini membuahkan hasil langka di mana perusahaan China sukses memenangkan perselisihan di Washington melawan perusahaan rintisan (startup) asal AS.

Mengutip Reuters, kasus ini melibatkan startup asal Minnesota, FastWave, nan berupaya mengeluarkan Grand Pharmaceutical Group asal China dari jejeran investornya lantaran kekhawatiran keamanan nasional. Namun, Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) justru menolak permohonan tinjauan keamanan nan diajukan FastWave, sebuah keputusan nan secara efektif memenangkan pihak China.

Perusahaan lobi berjulukan Checkmate membantu pengacara Grand Pharmaceutical Group untuk mendapatkan pertemuan dengan kepala CFIUS pada awal Januari 2026. Dalam pertemuan tersebut, pihak pengacara berdasar bahwa kasus ini murni perselisihan komersial tanpa implikasi keamanan nasional.

Profesor pengetahuan politik di James Madison University, Tim LaPira, menilai praktik lobi seperti ini adalah perihal nan sangat lumrah terjadi di pusat kekuasaan AS. "Jika Anda mau berbincang dengan pihak nan sedang berkuasa, Anda perlu menyewa seseorang nan mempunyai hubungan partisan tersebut," kata LaPira dikutip Jumat (10/4/2026).

Keputusan CFIUS nan memihak perusahaan China ini memicu kekhawatiran dari sejumlah mahir dan politisi Partai Demokrat. Mereka menilai perihal ini menjadi celah bagi perusahaan China untuk mendapatkan pengaruh di pemerintahan Trump melalui pelobi nan dekat dengan lingkaran dalamnya.

Peneliti senior di Hudson Institute, Michael Sobolik, memberikan kritik tajam mengenai situasi di mana perusahaan China bisa melobi pemerintah AS untuk melawan perusahaan domestik dalam rumor keamanan nasional. "Jika sebuah perusahaan China dapat melobi pemerintah AS untuk memihaknya melawan perusahaan Amerika dalam masalah keamanan nasional, itu adalah puncak dari 'swamp' (istilah untuk korupsi/nepotisme di birokrasi)," ujar Sobolik.

Senator Demokrat, Elizabeth Warren, juga menyatakan keprihatinannya atas kejadian ini. Menurutnya, keterlibatan pelobi nan terkoneksi dengan family Trump dalam keputusan keamanan nasional adalah perihal nan sangat mengganggu.

"Sangat mengkhawatirkan bahwa perusahaan-perusahaan China mempekerjakan pelobi nan terkoneksi dengan Trump untuk memengaruhi keputusan independen tentang keamanan nasional Amerika," tutur Warren.

Kata Gedung Putih

Menanggapi kritik tersebut, pihak Gedung Putih membantah adanya intervensi alias pelemahan prosedur keamanan. Juru bicara Gedung Putih, Kush Desai, menegaskan bahwa operasional CFIUS tetap melangkah secara ketat dan waspada.

"Tidak ada nan berubah dengan ketelitian, investigasi, alias operasi penegakan norma CFIUS, nan terus secara kuat dan waspada menjaga kepentingan keamanan nasional Amerika. Implikasi bahwa pemerintahan Trump bakal melemahkan CFIUS demi kepentingan unik adalah sepenuhnya salah," tegas Desai.

Juru bicara Checkmate, Chris LaCivita Jr., mengonfirmasi bahwa Grand Pharma adalah pengguna singkat mereka untuk urusan regulasi. Ia menegaskan bahwa perusahaan tersebut bukan merupakan ancaman bagi Amerika Serikat.

"Grand Pharma adalah penanammodal di perusahaan Amerika nan dibantu Checkmate sejenak untuk menavigasi masalah regulasi. Perusahaan tersebut tidak menimbulkan ancaman keamanan nasional," ucap LaCivita.

Dekat dengan Putra Trump?

Checkmate sendiri dipimpin oleh Ches McDowell, nan dikenal mempunyai hubungan dekat dengan putra sulung Presiden, Donald Trump Jr. Meski nama McDowell tercantum dalam arsip pengungkapan lobi, LaCivita menyatakan bahwa McDowell tidak bekerja secara pribadi dalam urusan Grand Pharma ini.

Pengacara Grand Pharma, Jeff Bialos, nan merupakan mantan pejabat senior Pentagon, menyatakan bahwa kemenangan kliennya murni berasas kebenaran dan bukan lantaran dorongan politik.

"Ini adalah investigasi berbasis kebenaran nan panjang nan hasilnya tidak didorong secara politik. Kasus ini hanyalah perselisihan komersial swasta nan dipaksakan masuk ke dalam kotak CFIUS," kata Bialos.

Di sisi lain, CEO FastWave, Scott Nelson, merasa dirugikan oleh keputusan prosedur CFIUS nan dianggapnya tidak transparan. Ia menyebut keputusan tersebut membikin perusahaannya kesulitan melindungi teknologi kritis dari penanammodal China.

"Keputusan prosedural nan tidak transparan dan sangat tidak teratur dari CFIUS mempersulit perusahaan kami untuk melindungi teknologi kritis kami dari penanammodal China," pungkas Nelson.

(tps/sef) [Gambas:Video CNBC]