Seskab Teddy Tegaskan Biaya Tambahan Kunjungan Luar Negeri Prabowo Ditanggung Pribadi

Presiden Prabowo Subianto (kiri) dan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri berbincang usai upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta pada Senin (1/6/2026).(ANTARA/BPMI Sekretariat Presiden)

SEKRETARIS Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memberikan penjelasan tegas mengenai pembiayaan perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataan resminya, Teddy menegaskan bahwa segala corak biaya tambahan nan melampaui anggaran negara ditanggung sepenuhnya oleh kantong pribadi Kepala Negara.

Langkah ini diambil untuk meluruskan beragam rumor dan sorotan publik, termasuk aspirasi nan disampaikan oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal melalui media sosial mengenai efisiensi anggaran kunjungan kenegaraan.

Komitmen Efisiensi: Rombongan Dipangkas 50%

Selain masalah pembiayaan, Seskab Teddy juga menyoroti perubahan signifikan dalam manajemen keprotokolan kepresidenan, khususnya mengenai jumlah personel nan mendampingi Presiden. Ia membandingkan efisiensi saat ini dengan periode-periode sebelumnya.

"Kalau dulu, itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, era Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal," ujar Teddy dalam unggahan resmi Sekretariat Kabinet, Senin (1/6).

Dampak Diplomasi bagi Rakyat

Teddy menjelaskan bahwa kunjungan luar negeri bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika dunia nan tidak menentu. Hubungan dekat antar-pemimpin bumi dinilai krusial untuk memastikan kepentingan domestik tetap aman.

Beberapa faedah konkret nan ditargetkan dari diplomasi aktif ini meliputi:

1. Ketahanan Energi: Menjamin stok Bahan Bakar Minyak (BBM) tetap terjaga sehingga nilai subsidi tidak perlu naik.
2. Ketahanan Pangan: Memastikan keamanan persediaan pangan nasional melalui kerja sama internasional.
3. Akses Pasar Global: Implementasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) nan ditargetkan bertindak pada 2027.

Khusus untuk IEU-CEPA, pemerintah memproyeksikan pemberlakuan tarif nol persen bagi komoditas utama Indonesia ke pasar Eropa, nan diharapkan dapat mendongkrak nilai ekspor dan memperkuat posisi ekonomi nasional di kancah internasional. (Ant/I-1)