Sensus Ekonomi 2026: Agar Masyarakat Tidak Hilang dari Peta Kebijakan

Sensus Ekonomi 2026: Agar Masyarakat Tidak Hilang dari Peta Kebijakan (Foto: BPS)

JAKARTA - Di tengah penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026, tidak sedikit masyarakat nan bertanya: Apakah setelah didata bakal mendapat bantuan? Mengapa pendataan terus dilakukan, sementara manfaatnya belum selalu terasa secara langsung? Apakah pendataan ini berangkaian dengan pajak?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut wajar. Semakin sering masyarakat diminta memberikan informasi, semakin besar pula angan agar tujuan dan faedah pendataan dapat dijelaskan secara terbuka dan mudah dipahami.

Pertama, Sensus Ekonomi bukan pendataan pajak. Di Indonesia, sensus ini dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) setiap sepuluh tahun sebagai petunjuk Undang-Undang Statistik. Tujuannya adalah memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat.

Data nan dikumpulkan digunakan hanya untuk kepentingan statistik. Kerahasiaan info perseorangan dan upaya dilindungi oleh undang-undang. nan dipublikasikan bukan info perorangan, melainkan gambaran umum mengenai kondisi dan struktur perekonomian Indonesia.

Kedua, Sensus Ekonomi bukan daftar penerima bantuan. Mengikuti sensus tidak otomatis membikin seseorang memperoleh support alias program tertentu. Setiap program pemerintah mempunyai tujuan, sasaran, dan sistem nan berbeda. Namun di sisi lain, beragam kebijakan dan program bakal jauh lebih susah dirancang dengan baik jika tidak didukung oleh info nan memadai. Di sinilah letak pentingnya Sensus Ekonomi.

Setiap hari, jutaan masyarakat Indonesia menjalankan aktivitas ekonomi dalam beragam bentuk. Ada nan mengelola warung, bengkel, upaya makanan rumahan, toko kecil, jasa perbaikan, upaya berbasis digital, hingga beragam pekerjaan berdikari lainnya. 

Sebagian besar mungkin tidak pernah muncul dalam pemberitaan alias laporan ekonomi besar, tetapi justru dari aktivitas itulah jutaan family memperoleh penghasilan dan menggerakkan perekonomian daerah. Masalahnya, sesuatu nan tidak terlihat bakal susah diperhitungkan.

Jika suatu golongan upaya tidak tercatat, kebutuhan dan tantangan nan mereka hadapi bakal lebih susah dikenali. Jika kebutuhan tersebut tidak terbaca, kebijakan nan disusun berisiko tidak menjawab kondisi nan sebenarnya terjadi di lapangan.