Seleksi Komisioner Komnas Disabilitas Segera Digelar, Bakal Ada Uji Publik

Panitia Seleksi (Pansel) mengatakan tahapan seleksi komisioner Komisi Nasional Disabilitas alias Komnas Disabilitas (KND) 2026-2031 segera dimulai. Partisipasi dan uji publik menjadi tahapan baru pada seleksi tahun ini.

Pansel Komnas Disabilitas dipimpin Prof M Nuh sebagai ketua dengan personil Abdul Muis dari unsur pemerintah, Badriyanto dari praktisi, Ulfah dari profesional, serta Siswandi dari tokoh masyarakat.

"Ada keterlambatan di dalam pembentukan pansel ini. Oleh lantaran itu kami menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan itu, dan nan tidak boleh adalah kevakuman dari KND itu. KND nggak boleh vakum, tetap kudu ada nan mengurus," ujar Ketua Pansel KND, M Nuh, di Cawang, Jumat (4/9/2026).

Dia mengatakan seleksi dilakukan melalui delapan tahap. Seleksi dimulai dari pengumuman, penjaringan, hingga penetapan akhir oleh Presiden.

Dia mengatakan pengumuman penjaringan dan syarat pendaftaran bakal diunggah di situs KND pada 7-14 September 2026. Pendaftaran dan penyerahan berkas persyaratan secara daring dimulai 15-21 September 2026.

"Ini nan menarik nan berbeda dengan periode sebelumnya, ini kami di pansel bermufakat bahwa kita bakal mengundang partisipasi publik sebanyak mungkin. Jadi kelak ada proses tahapan masukan dari publik. Masukan dari publik itu secara teknis nama-nama nan sudah mengerucut kelak bakal di-posting di website panitia seleksi. Nah, kelak silakan semua masyarakat Indonesia memberikan masukan baik positif maupun negatif," ujarnya.

Dia mengatakan ada uji publik saat nama-nama calon sudah mengerucut menjadi 49 orang. Dia mengatakan uji publik bakal digelar terbuka.

"Jadi kandidat nan sudah mengerucut 49 itu kelak bakal kita lakukan uji publik, Jadi mereka mempresentasikan visi dan misi mereka untuk duduk sebagai personil KND. Nah, itu kelak silakan teman-teman dari masyarakat dan juga para aktivis organisasi disabilitas untuk datang dan juga menguji mereka," kata Pansel.

Pansel KND berambisi calon nan terpilih seleksi sesuai dari segi administrasi, kompetensi, dan keterwakilan. Dia menjamin proses seleksi digelar transparan.

"Kita harapkan kelak nan terpilih nan kita ajukan ke Pak Presiden kelak itu memang orang-orang nan sudah terseleksi, baik dari sisi manajemen maupun kompetensi dan keterwakilan. Kita mau memastikan keterwakilan ini menjadi mutlak. Ya, keterwakilan menjadi mutlak. Dari situ kelak akhirnya bisa kita dapatkan nan terbaik," pungkasnya.

(haf/haf)