Luhut-Gus Ipul Dorong Perluasan Agen Perlinsos untuk Digitalisasi Bansos

Jakarta -

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Jend. TNI (Purn), Luhut Binsar Pandjaitan, meminta jejeran TNI, Polri, dan pemerintah wilayah mendukung program Perlindungan Sosial (Perlinsos) menjelang peluncuran digitalisasi perlindungan sosial secara nasional pada Oktober 2026. Perluasan Agen Perlinsos krusial untuk memastikan jasa perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat nan membutuhkan.

"Kita minta dorongan teman-teman TNI, Polri, untuk memobilisasi para agen-agen bekerja sama dengan pemerintah daerah," kata Luhut, dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/9/2026).

Hal tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Piloting Digitalization Perlinsos secara daring berbareng Kemensos dan para gubernur, Pangdam dan Kapolda wilayah Sumatra dan Jawa (Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Yogyakarta), Jumat (18/9).

Luhut menyebut sekitar 4,8 juta family telah mendaftar melalui sistem perlindungan sosial. Pemerintah menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi 40-50 juta family hingga akhir 2026.

"Kita berambisi kelak waktu Presiden launching bulan Oktober, sebanyak mungkin kabupaten sudah bisa masuk," katanya.

Untuk mencapai sasaran tersebut, Luhut meminta gubernur dan pemerintah wilayah memperluas info mengenai pendaftaran Agen Perlinsos melalui beragam jaringan pemerintahan. Ia juga mendorong Pangdam dan Kapolda untuk membujuk personel di wilayah masing-masing, khususnya Babinsa dan Bhabinkamtibmas, untuk menjadi pemasok sekaligus membantu masyarakat mengakses jasa perlindungan sosial.

Luhut menegaskan Agen Perlinsos tidak menentukan kepantasan seseorang untuk menerima support sosial. Agen hanya membantu masyarakat mengakses jasa pendaftaran.

"Kelayakan tetap diperiksa oleh sistem nan terhubung dengan beragam sumber info pemerintah," katanya.

Menurut Luhut, ekspansi jumlah Agen Perlinsos bakal semakin mendekatkan jasa kepada masyarakat.

"Semakin banyak agen, semakin inklusif pendaftarannya. Semakin dekat jasa kepada rakyat. Dan semakin kuat suasana keadilan nan kita bangun bersama," sambungnya.

Hal senada disampaikan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Menurutnya, digitalisasi perlindungan sosial diperlukan untuk memperkuat kecermatan info sekaligus memastikan support sosial diterima oleh masyarakat nan tepat.

Gus Ipul menilai proses pendataan secara manual tidak lagi cukup untuk mengakomodasi kebutuhan nan ada lantaran memerlukan waktu dan sumber daya nan lebih besar. Melalui digitalisasi, pemerintah juga berupaya mengurangi exclusion error, ialah kondisi ketika family nan semestinya menerima support belum tercatat sebagai penerima.

"Bapak Presiden menugaskan Pak Luhut berbareng kita semua sebagai personil untuk mempercepat penyelenggaraan digitalisasi bansos. Karena tidak mungkin kita mengandalkan dengan cara-cara manual lagi. Di samping tidak efisien, memerlukan waktu nan cukup lama," katanya.

Untuk mendukung proses tersebut, masyarakat nan memerlukan perlindungan sosial didorong untuk melakukan pendaftaran melalui portal nan telah disediakan. Perluasan akses pendaftaran ini juga dilakukan melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga, dengan melibatkan Agen Perlinsos untuk membantu masyarakat di lingkungan sekitar nan mereka kenal.

"Kita harapkan nan didaftarkan itu adalah orang nan kenal pemasok Perlinsos. Artinya, kita mau memastikan bahwa pemasok perlinsos dan nan didaftarkan itu saling mengenal. Untuk memastikan bahwa ini tidak disalahgunakan oleh agen-agen perlinsos," jelasnya.

Gus Ipul mengatakan keberadaan pemasok diperlukan lantaran belum semua masyarakat dapat menggunakan jasa digital secara mandiri. Sebagian tidak mempunyai telepon pintar, sedangkan sebagian lainnya mempunyai perangkat tetapi belum bisa menggunakannya.

Gus Ipul menyebut saat ini jumlah Agen Perlinsos telah mencapai sekitar 196 ribu orang. Ia berambisi jumlah tersebut terus bertambah agar masyarakat nan membutuhkan, mulai dari family miskin dan miskin ekstrem hingga golongan rentan serta masyarakat berkebutuhan khusus, dapat lebih mudah mengakses jasa perlindungan sosial.

Gus Ipul menegaskan Agen Perlinsos merupakan relawan nan tidak menerima honor. Agen juga tidak diperbolehkan memungut biaya maupun memanipulasi info masyarakat.

"Agen adalah relawan, tidak dibayar, dan tidak boleh memungut upah, tidak boleh memanipulasi data. Tugasnya hanya membawa data-data itu masuk dalam sistem digital kita," ujarnya.

Gus Ipul mencontohkan proses pemutakhiran info seorang penduduk berjulukan Sri Dwi Rianti di Bogor. Saat mendaftar, Sri dinyatakan belum memenuhi kriteria berasas desil. Setelah mengusulkan sanggahan dan melengkapi info nan diperlukan, statusnya berubah setelah info diperbarui dalam sistem. Perubahan tersebut tercatat sekitar 11 menit setelah pemutakhiran info dilakukan.

"Ini sekadar contoh saja bahwa juga tidak memerlukan waktu lama jika kita mencukupi seluruh data-data nan diperlukan," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Gus Ipul membujuk pemerintah daerah, TNI, dan Polri bersama-sama memperluas jumlah Agen Perlinsos sekaligus membantu menemukan masyarakat nan memerlukan perlindungan sosial.

"Kami minta dukungan, support Bapak-Ibu sekalian, khususnya Kapolda, Pangdam, dan seluruh jejeran Pemda. Mari bersama-sama gandeng tangan untuk mensosialisasikan digitalisasi bansos dan membujuk relawan-relawan untuk menjadi Agen Perlinsos," pungkasnya.

Sebagai info tambahan, berikut langkah mendaftar menjadi Agen Perlinsos.

1. Pastikan mempunyai Identitas Kependudukan Digital (IKD).
2. Buka Portal Perlinsos Digital Agen di agent-perlinsos.kemensos.go.id.
3. Klik "Daftar Menjadi Agen".
4. Lengkapi info diri dan lakukan verifikasi wajah.
5. Setujui Pernyataan Komitmen Agen.
6. Selesai.

Setelah seluruh tahapan dilakukan, Anda resmi menjadi Agen Perlinsos.

(akn/ega)