Sekjen PDIP Hasto Ingatkan Sikap Kritis Masyarakat Wujud Cinta Tanah Air

Liputan6.com, Jakarta - Sekjen PDIP alias Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta agar abdi negara penegak norma tak melakukan pembungkaman terhadap kelompok-kelompok kritis di Indonesia.

Ia menyatakan, kritik merupakan komponen krusial dalam kehidupan kerakyatan dan kudu dipandang sebagai corak kepedulian penduduk negara terhadap bangsa.

Hal ini disampaikan Hasto dalam amanatnya saat memimpin Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka Hari Lahir Pancasila nan digelar di Halaman Parkir Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan (Jaksel), Senin (1/6/2026).

"Sikap kritis adalah tanggung jawab politik setiap penduduk negara Indonesia lantaran rasa cinta kepada tanah air. Sikap kritis tidak bisa dihadapi dengan represi," ujar Hasto, Senin (1/6/2026).

Dia mengatakan, PDIP mencermati beragam kekhawatiran nan berkembang di masyarakat sipil mengenai menyempitnya ruang kritik. Hasto berujar bahwa negara tidak boleh merespons pandangan kritis masyarakat dengan cara-cara nan berpotensi membatasi kebebasan sipil.

"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak beragam corak pembungkaman terhadap komponen masyarakat nan kritis sebagaimana sering disuarakan oleh masyarakat sipil akhir-akhir ini," ucap Hasto.

Hasto juga mengaitkan pentingnya perlindungan terhadap golongan kritis dengan nilai-nilai kemanusiaan nan terkandung dalam Pancasila. Pasalnya, kata dia, kemanusiaan menuntut hadirnya kebebasan penduduk negara untuk berpendapat, berserikat, dan berkumpul tanpa rasa takut.

"Ia kudu menjadi realitas dalam kehidupan sehari-hari nan mewujud sebagai kemerdekaan dari rasa takut, kemerdekaan berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Kemanusiaan ini menentang beragam corak penyalahgunaan kekuasaan aparatur negara nan semestinya melindungi rakyatnya," terang Hasto.

Lebih lanjut, dia juga menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto nan menegaskan pentingnya kontrol dan sistem check and balances dalam demokrasi.

Hasto memandang perihal tersebut perlu diterjemahkan secara konkret oleh seluruh lembaga negara, termasuk abdi negara penegak hukum.

"Berbagai kritik sebagai partai penyeimbang ini telah diakui pentingnya, apalagi diapresiasi oleh Presiden Prabowo nan menegaskan bahwa kerakyatan memang memerlukan kontrol, memerlukan check and balances, dan inilah nan dijalankan oleh PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang," ucap dia.

Hasto juga meminta agar seluruh abdi negara penegak norma menjadikan semangat kerakyatan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas. Hal ini, kata dia sejalan dengan apa nan disampaikan oleh Presiden Prabowo baru-baru ini.

"Maka dalam pernyataan pers, kami menegaskan bahwa pernyataan Presiden Prabowo di rapat paripurna juga kudu diikuti oleh seluruh abdi negara penegak norma agar tidak ada lagi pembungkaman terhadap golongan kritis," jelas Hasto.