Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Irfan Sukarna,(MI/M Taufan SP Bustan)
PERKEMBANGAN sistem pembayaran digital berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dinilai menjadi salah satu bukti kedaulatan Indonesia di sektor finansial digital.
Bahkan, pesatnya mengambil QRIS disebut telah memicu kekhawatiran Amerika Serikat lantaran mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap jaringan pembayaran internasional seperti Visa dan Mastercard. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Irfan Sukarna, saat menjadi pembicara dalam Seminar Posalia Sulteng Digifest bertema “Artificial Intelligence, Digital Payments, and Innovations” di Sriti Convention Hall, Palu, Rabu (12/8).
Menurut Irfan, perkembangan teknologi digital di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi dunia serta tuntutan menuju ekonomi hijau telah mengubah arah pembangunan ekonomi, termasuk di Indonesia dan Sulawesi Tengah. Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump juga sempat menyampaikan keberatan terhadap pesatnya perkembangan QRIS di Indonesia.
“Pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump juga protes dengan QRIS ini. Karena banyak orang jadi tidak perlu lagi memakai Visa dan Mastercard, sehingga mengurangi pemasukan bagi mereka,” ujar Irfan.
Meski demikian, Irfan menegaskan bahwa kehadiran QRIS justru menjadi bukti nyata keahlian Indonesia dalam membangun sistem pembayaran digital secara berdikari tanpa berjuntai pada negara lain.
“Bagi kita, ini menunjukkan bahwa Indonesia bisa mengembangkan sistem pembayaran digital sendiri, tidak perlu tergantung dengan negara lain,” katanya.
Ia menjelaskan, Bank Indonesia terus memperluas pemanfaatan QRIS, baik di dalam negeri maupun melalui kerja sama lintas negara (cross-border), agar transaksi masyarakat Indonesia semakin mudah saat berada di luar negeri.
"Makanya QRIS semakin lama semakin meluas. Bank Indonesia juga semakin banyak melakukan kerja sama dengan beragam negara agar QRIS kita bisa diterima di negara lain,” jelasnya.
Saat ini, lanjut Irfan, penggunaan QRIS telah dapat dimanfaatkan di sejumlah negara, khususnya di area Asia.
“Di ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Tailan, bahkan di Korea, tidak perlu membawa duit tunai,” ujarnya. Ia menilai langkah tersebut menunjukkan Indonesia telah berada di jalur nan tepat dalam membangun kedaulatan sistem pembayaran digital nasional, meski tantangan ke depan tetap terus membayang.
“Indonesia sudah berada di jalan nan benar. Kita membangun kedaulatan, paling tidak di sistem pembayaran digital. Tantangan tetap ada, tetapi paling tidak di dalam negeri kita sudah bisa menegakkan kedaulatan sistem pembayaran melalui Bank Indonesia,” tutup Irfan. (TB/E-4)
English (US) ·
Indonesian (ID) ·