Satgas PRR Susun Prioritas Pemulihan Pascabencana Sumatera hingga 2028

Jakarta -

Rencana induk (renduk) pemulihan pascabencana di Sumatera nan disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasiona/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) sekarang memasuki tahap finalisasi. Dokumen strategis ini bakal menjadi referensi utama dalam percepatan pemulihan di wilayah terdampak, dengan konsentrasi pada penanganan prioritas nan berakibat langsung bagi masyarakat.

Sejalan dengan itu, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera juga tengah mematangkan penyusunan skala prioritas dalam renduk nan memproyeksikan pemulihan pascabencana Sumatera mencapai 3 tahun alias Desember 2028.

Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian mengatakan konsentrasi utama saat ini adalah memilah kebutuhan paling mendesak dari beragam sektor terdampak untuk segera ditangani lebih awal.

"Dibuatkan renduk oleh Bappenas untuk tiga tahun. Tapi kelak atas perintah Menko PMK sebagai ketua tim pengarah, kami bakal melakukan review atas renduk itu mana nan prioritas krusial nan kudu dikerjakan di tahun 2026," kata Tito dalam keterangannya, Selasa (7/4/2026).

Hal itu disampaikannya dalam konvensi pers usai Rapat Koordinasi Tim Pengarah Satgas PRR di Kompleks Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Senin (6/4).

Tito menjelaskan, meskipun sejumlah sektor telah berfaedah kembali, sebagian besar tetap berada pada tahap fungsional dan memerlukan penyelesaian permanen. Oleh lantaran itu, penyusunan prioritas difokuskan pada kebutuhan dasar masyarakat nan berakibat langsung terhadap pemulihan kehidupan sehari-hari.

"Huntap menjadi prioritas paling penting, lantaran masyarakat tentu kita harapkan tidak terlalu lama berada di huntara. Kemudian jalan utama, jembatan nan kudu dipermanenkan, serta pembersihan lumpur di sejumlah titik juga menjadi perhatian utama," jelasnya.

Menurut Tito, pendekatan berbasis prioritas ini krusial mengingat cakupan kerusakan nan luas dan kompleks, mulai dari permukiman, infrastruktur, hingga sektor ekonomi seperti pertanian dan perikanan. Pemerintah memperkirakan proses pemulihan bakal berjalan hingga tiga tahun ke depan, sehingga tahapan penanganan kudu disusun secara terukur.

Ketua Tim Pengarah Satgas PRR, Pratikno mengatakan renduk nan disusun oleh Bappenas nantinya bakal menjadi produk norma berbentuk Peraturan Presiden (Perpres) nan menjadi referensi untuk penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga nan terlibat dalam pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

"Tahun 2026 tadi kita sepakati mana nan diprioritaskan itu bakal direview oleh ketua tim pelaksana (Ketua Satgas PRR) berbareng dengan Bappenas dan Kementerian/Lembaga terkait, Kemudian secepatnya itu bakal segera dialokasikan. Sebab, sekali lagi, kecepatan itu adalah sangat krusial dalam penanganan bencana," ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam mengatakan penyusunan renduk telah melalui proses sinkronisasi intensif antara usulan wilayah dan rencana kerja kementerian/lembaga.

"Secara total kebutuhan pembiayaan sugestif mencapai sekitar Rp120 triliun, dengan Rp100,2 triliun bakal dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dalam kurun waktu tiga tahun," ungkapnya.

Untuk tahun pertama, ialah 2026, Bappenas bakal berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan menargetkan percepatan penyelenggaraan program prioritas dengan kebutuhan anggaran mendekati Rp40 triliun.

Sebagai informasi, Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas PRR dipimpin oleh Menko PMK Pratikno dan dihadiri oleh Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ketua Satgas PRR sekaligus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, serta Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam.

Simak juga Video Mendagri Sebut Pemulihan Pascabencana Sumatera Sudah 70 Persen

(akn/ega)