Satgas PRR Susun Prioritas Finalisasi Renduk Pemulihan Pascabencana

2 bulan yang lalu

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah tengah merampungkan rencana induk (renduk) pemulihan pascabencana di Sumatera nan disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Dokumen strategis ini bakal menjadi referensi utama percepatan pemulihan di wilayah terdampak dengan konsentrasi pada kebutuhan prioritas masyarakat.

Seiring proses finalisasi tersebut, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera juga mematangkan penyusunan skala prioritas dalam renduk. Pemerintah menargetkan proses pemulihan berjalan selama tiga tahun hingga Desember 2028.

Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian mengatakan pihaknya saat ini menitikberatkan pada identifikasi kebutuhan paling mendesak di beragam sektor terdampak.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Demikian dikatakan Tito dalam konvensi pers usai Rapat Koordinasi Tim Pengarah Satgas PRR di Kompleks Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Senin (6/4).

"Dibuatkan renduk oleh Bappenas untuk tiga tahun. Tapi kelak atas perintah Menko PMK sebagai ketua tim pengarah, kami bakal melakukan review atas renduk itu mana nan prioritas krusial nan kudu dikerjakan di tahun 2026," kata Tito.

Ia menjelaskan, meski sebagian sektor telah kembali berfungsi, banyak di antaranya tetap berkarakter sementara dan memerlukan penyelesaian permanen. Karena itu, prioritas pemulihan diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat.

"Huntap menjadi prioritas paling penting, lantaran masyarakat tentu kita harapkan tidak terlalu lama berada di huntara. Kemudian jalan utama, jembatan nan kudu dipermanenkan, serta pembersihan lumpur di sejumlah titik juga menjadi perhatian utama," jelasnya.

Menurut Tito, pembangunan kediaman tetap (huntap) menjadi konsentrasi utama agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di kediaman sementara (huntara). Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan perbaikan jalan utama, jembatan permanen, serta pembersihan lumpur di sejumlah wilayah terdampak.

Ketua Tim Pengarah Satgas PRR Pratikno menambahkan, renduk nan disusun oleh Bappenas nantinya bakal menjadi produk norma berbentuk Peraturan Presiden (Perpres) nan menjadi referensi untuk penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga nan terlibat dalam pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Tahun 2026 tadi kita sepakati mana nan diprioritaskan itu bakal direview oleh ketua tim pelaksana (Ketua Satgas PRR) berbareng dengan Bappenas dan Kementerian/Lembaga terkait. Kemudian secepatnya itu bakal segera dialokasikan. Sebab, sekali lagi, kecepatan itu adalah sangat krusial dalam penanganan bencana," ujarnya.

Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam mengatakan penyusunan renduk telah melalui proses sinkronisasi intensif antara usulan wilayah dan rencana kerja kementerian/lembaga.

"Secara total kebutuhan pembiayaan sugestif mencapai sekitar Rp120 triliun, dengan Rp100,2 triliun bakal dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dalam kurun waktu tiga tahun," ungkapnya.

Untuk tahun pertama, ialah 2026, Bappenas bakal berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan menargetkan percepatan penyelenggaraan program prioritas dengan kebutuhan anggaran mendekati Rp40 triliun.

Adapun Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas PRR ini dipimpin Menko PMK Pratikno. Turut datang Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Ketua Satgas PRR sekaligus Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, serta Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam.

(ory/ory)

Add