Satgas PRR Minta K/L Segera Percepat Pengajuan Anggaran Pemulihan Pascabencana

Upaya pemulihan permanen pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus dipercepat. Setelah Rencana Induk (Renduk) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera memperoleh persetujuan DPR RI, Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) sekarang mendorong kementerian dan lembaga segera mengusulkan serta mempercepat pencairan anggaran agar program pemulihan dapat segera melangkah di lapangan.

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan percepatan pengajuan anggaran menjadi kunci agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak mengalami keterlambatan. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan support kebijakan dan anggaran sehingga seluruh kementerian dan lembaga perlu bergerak sigap menindaklanjuti kebutuhan program pemulihan.

“Tolong diajukan usulan anggaran sesuai rencana aktivitas renduk ke Menkeu. Makin sigap makin baik sehingga jika sudah ditransfer Kemenkeu, makin sigap kita bergerak untuk rehabilitasi dan rekonstruksi musibah Sumatera. Jangan sampai sudah ada direktif Presiden dan Menkeu sudah siapkan anggaran, rekan-rekan kementerian dan lembaga tidak mengusulkan sehingga pemulihan musibah Sumatera jadi terlambat,” kata Tito dalam keterangannya.

Dorongan tersebut disampaikan seiring konsentrasi nan sekarang bergeser dari tanggap darurat dan transisi ke program pemulihan permanen. Dalam sejumlah kesempatan, Pos Komando (Posko) Nasional Satgas PRR juga meminta kementerian dan lembaga mempercepat pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun 2026 sekaligus mulai menyusun kebutuhan pendanaan Tahun 2027 agar tidak terjadi jarak penyelenggaraan program pada tahun berikutnya.

Berdasarkan pemantauan Posko Nasional Satgas PRR per 3 Juni 2026, sejumlah kementerian dan lembaga telah memasuki tahap proses penganggaran di Kementerian Keuangan maupun telah memperoleh alokasi dalam pagu anggaran. Di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Agama. Sementara sejumlah kementerian dan lembaga lainnya tetap menyelesaikan proses internal maupun penyusunan arsip pendukung.

Percepatan pendanaan menjadi semakin krusial lantaran beragam program pemulihan telah siap dijalankan. Di sektor pertanian, rehabilitasi lahan terdampak dilaporkan telah mencapai progres 63 persen dan aktivitas tanam kembali sudah dimulai di sejumlah wilayah Aceh. Di sektor pendidikan, revitalisasi sekolah terdampak terus berjalan agar siswa tidak lagi belajar di akomodasi darurat.

Sementara itu, pembangunan kediaman tetap juga dipercepat untuk memastikan masyarakat dapat segera menempati tempat tinggal nan kondusif dan layak.

Renduk Pascabencana Sumatera sendiri menjadi pedoman utama pemulihan permanen selama tiga tahun, ialah periode 2026–2028. Dokumen nan disusun melalui kerjasama pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bappenas, dan Satgas PRR tersebut menghimpun 11.512 program dan aktivitas dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp100,166 triliun.

“Sekarang proses menuju pemulihan permanen alias rehab rekon. Ini kuncinya adalah renduk nan direkap dari kabupaten, kota, provinsi terdampak dan kementerian/lembaga. Kemudian disandingkan oleh Bappenas dan Satgas PRR juga ikut,” ujar Tito di Jakarta, 25 Mei 2026.