Satgas PRR Dorong Aceh Sinkronkan Program dengan Pusat untuk Pemulihan

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, mendorong pemerintah wilayah di Aceh menyinkronkan program pemulihan bentuk dan nonfisik. Langkah ini bermaksud agar wilayah dapat melengkapi sektor pembangunan nan belum terakomodasi oleh kementerian alias lembaga pusat.

Anjuran ini dia sampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian Pembangunan serta Percepatan Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (9/6).

Acuan utama pemulihan tahap permanen adalah Rencana Induk (Renduk) Pascabencana Sumatra periode 2026-2028. Renduk mencakup 11.520 aktivitas dengan total anggaran Rp100,166 triliun nan melibatkan 23 kementerian dan lembaga.

Salah satu contoh konkret nan diangkat Tito adalah rencana Kementerian Pekerjaan Umum nan telah menyiapkan 1.141 aktivitas unik untuk perbaikan prasarana fisik. Pemerintah wilayah diharapkan mengambil peran pada prasarana lain nan belum masuk dalam cakupan program tersebut.

"Inilah nan sebenarnya perlu kita sinkronkan. Ini nan kita mau minta perincian dari 1.141 ini ke mana aja agar rekan-rekan di kabupaten, kota, provinsi tahu, oh mengerjakan nan itu. Berarti nan belum dikerjakan ini nan menjadi tanggungjawab wilayah mengerjakan nan mana," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (9/6).

Tanpa peta kerja nan jelas, akibat tumpang tindih antara program pusat dan wilayah menjadi halangan nyata di lapangan. Tito menegaskan pihaknya bakal segera meminta seluruh kementerian dan lembaga merinci program kerja beserta titik lokasinya.

Transparansi info itu dinilai krusial agar wilayah dapat memetakan wilayah nan belum tertangani dan mengisi kekosongan pemulihan nan tetap tersisa. Dengan begitu, setiap pihak tahu persis wilayah dan sektor mana nan menjadi tanggung jawabnya.

Dari sisi fiskal, Tito menilai pemerintah wilayah terdampak di Aceh mempunyai kapabilitas nan cukup untuk bergerak. Kuncinya ada pada keahlian wilayah memaksimalkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp10,6 triliun nan telah disalurkan ke wilayah terdampak.

Selain TKD, skema hibah antardaerah juga dapat dioptimalkan. Daerah nan menerima alokasi TKD lebih besar dapat membantu wilayah terdampak nan mempunyai anggaran lebih terbatas.

Meski anggaran telah tersedia, Tito menyoroti lambatnya pengajuan biaya pemulihan dari kementerian dan lembaga kepada Kementerian Keuangan. Ia tidak mau proses pemulihan permanen di lapangan tersendat oleh urusan manajemen dan birokrasi internal.

"Saya bilang duit sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan, presiden sudah keluarkan perintah direktif surat resminya ada, alokasi anggarannya sudah. Alokasi anggarannya sudah, masyarakat sudah nunggu terus kok enggak diajukan? Akhirnya mengusulkan semua, tapi ada nan tetap proses, di kementerian/lembaga sendiri internal," tegas dia.

Sebagai informasi, kunjungan kerja Tito ke Aceh merupakan bagian dari tahapan krusial rehabilitasi dan rekonstruksi permanen. Kunjungan ini sekaligus menjadi tindak lanjut atas Renduk Pascabencana Sumatra nan disusun lintas sektor berbareng pemerintah wilayah untuk masa pemulihan tiga tahun ke depan, ialah 2026-2028.

Agenda strategis ini dihadiri Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA, Kepala Posko Satgas PRR Irjen Pol. Wahyu Bintono, serta perwakilan kementerian dan lembaga nan tergabung dalam Satgas PRR. Selain itu, turut datang Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Aceh.

(rir)

Add as a preferred
source on Google