PDIP Dibilang Abu-abu, PKS Ungkit 10 Tahun Jadi Opsisi Era Jokowi

Sekjen PKS M Kholid turut berkomentar mengenai PDIP nan disebut punya posisi abu-abu. Kholid mengatakan di dalam alias di luar pemerintahan sama-sama krusial dan dibutuhkan.

"Kami menghormati pilihan politik setiap partai. Dalam negara demokrasi, keberadaan partai di dalam maupun di luar pemerintahan sama-sama krusial dan sama-sama dibutuhkan," kata Kholid saat dihubungi, Sabtu (20/6/2026).

Kholid menyebut jika PDIP memilih berada di luar pemerintahan, maka itu pilihan nan konstitusional. Dia juga menyebut pilihan itu baik untuk demokrasi.

"Jika PDI Perjuangan memilih berada di luar pemerintahan, itu merupakan pilihan nan sah, konstitusional dan baik juga bagi kerakyatan kita lantaran semakin memperkuat kegunaan checks and balances di parlemen," ucap dia.

Lebih lanjut, Kholid mengungkap partainya juga pernah 10 tahun berada di luar pemerintahan saat era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Dia mengatakan saat ini PKS memilih untuk ikut ke dalam koalisi pemerintah.

"PKS sendiri pernah memilih berada di luar pemerintahan selama 10 tahun pada masa Presiden Jokowi dan PDIP memimpin pemerintahan. Dan sekarang ini, kami memilih untuk di dalam pemerintahan, mendukung keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid meminta PDIP bersikap tegas mengenai posisinya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jazilul mengatakan sikap nan tak jelas bisa menimbulkan kesan membingungkan.

"Saya harap, mengambil sikap nan tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena, kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa nan menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah ditata," kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6). Jazilul menjawab pertanyaan wartawan soal dugaan keikutsertaan Andi Widjajanto dalam tindakan demo beberapa hari lalu.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menjawab pernyataan Jazilul nan meminta PDIP bersikap tegas mengenai posisinya terhadap pemerintahan Prabowo. Andreas menegaskan partainya merupakan partai penyeimbang di luar pemerintah.

"Partai penyeimbang di luar pemerintahan," kata Andreas kepada wartawan, Jumat (19/6).

"Itu keputusan kongres partai," sambungnya.

(maa/idn)