Satgas Pangan Polri Cium Indikasi Kartel Harga TBS Sawit Petani

Jakarta, CNBC Indonesia - Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri menyoroti anjloknya nilai tandan buah segar (TBS) kelapa sawit nan terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Aparat penegak norma apalagi menduga ada praktik persekongkolan nan membikin nilai di tingkat petani turun, meski kondisi pasar dunia justru menunjukkan tren nan berlawanan.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri sekaligus Kepala Satgas Pangan Brigjen Ade Safri Simanjuntak, mengatakan pihaknya menemukan indikasi adanya kesepakatan tersembunyi nan menyebabkan nilai TBS bergerak turun secara tidak wajar.

"Kami menduga adanya indikasi kartel di sini, alias persekongkolan jahat, persekongkolan diam-diam nan dilakukan untuk menyepakati nilai TBS itu turun," kata Ade Safri dalam konvensi pers di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (8/6/2026).

Kecurigaan itu muncul lantaran penurunan nilai TBS terjadi ketika nilai crude palm oil (CPO) di pasar internasional justru sedang meningkat. Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan sistem pasar nan semestinya mendorong kenaikan nilai di tingkat petani.

Untuk mengusut dugaan tersebut, Satgas Pangan berencana bekerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kolaborasi itu bakal dilakukan baik di tingkat pusat maupun wilayah guna menelusuri kemungkinan adanya praktik kartel dalam rantai perdagangan sawit.

"Kita tidak bakal segan untuk melakukan penegakan norma secara tegas sesuai dengan koridor norma nan berlaku," ujarnya.

"Kami bakal menggandeng KPPU, baik di tingkat pusat maupun di tingkat wilayah nantinya," sambung dia.

Di tengah proses penyelidikan tersebut, Kementerian Pertanian juga telah menyerahkan info ratusan perusahaan sawit nan diduga belum mengembalikan nilai TBS ke level nan seharusnya. Data itu telah disampaikan kepada jejeran kepolisian untuk ditindaklanjuti.

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkapkan, lebih dari 300 perusahaan alias pabrik kelapa sawit telah dilaporkan ke abdi negara penegak hukum. Data tersebut dikirimkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) di sejumlah Polda, dan turut ditembuskan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Menurut Amran, pelemahan nilai TBS nan terjadi setelah pemerintah mengumumkan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal sawit merupakan kondisi nan susah dijelaskan secara ekonomi.

Pasalnya, nilai CPO dunia sedang mengalami kenaikan, sementara nilai tukar dolar AS terhadap rupiah juga menguat. Dua aspek tersebut semestinya memberikan dorongan positif terhadap nilai komoditas ekspor, termasuk sawit.

"Karena nilai dolar selisih 10 persen. Ya kudu naik. Tidak ada argumen turun," tegas Amran dalam kesempatan nan sama.

Sebelumnya, Amran mengumpulkan beragam pemangku kepentingan industri sawit dalam rapat koordinasi pengendalian nilai TBS dan CPO di Kantor Kementerian Pertanian. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan petani swadaya, petani mitra, pabrik kelapa sawit hingga Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Pemerintah, kata Amran, mau memastikan nilai sawit kembali berpihak kepada petani nan selama ini menggantungkan penghasilan dari komoditas tersebut.

"Kita kudu jaga petani kita. Ini ada 15 juta petani sesuai info kami," pungkasnya.

(dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]