Satgas Galapana DPR Tinjau Gempa NTT, Rakor Bareng BNPB-Forkopimda

Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana (Satgas Galapana) DPR RI meninjau letak gempa dengan magnitudo terbesar mencapai M 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT). Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal memimpin rapat koordinasi (rakor) berbareng pemerintah serta Forkopimda NTT.

Hadir dalam rapat tersebut, antara lain Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Wakil Ketua DPR Sari Yuliati, Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi, Menko PMK Pratikno, Wamensos Agus Jabo, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.

Cucun meminta laporan kondisi terkini musibah dari pemerintah mengenai langkah tanggap darurat musibah nan kudu dilakukan setidaknya dalam 1-2 hari. Cucun juga meminta BNPB dan Kemensos melaporkan penanganan para korban gempa terkini.

"Kita minta laporan kondisi existing, kemudian juga langkah taktis nan diambil, biasa tanggap darurat. Kemudian juga penanganan-penanganan nan kudu segera sigap dilakukan termasuk kami kudu membawa, dari sini, dari Pak Bupati ataupun juga dari stakeholder lainnya, mitra kami semua ini, BNPB, nan kudu kami lakukan segera dalam 1-2 hari ini kita bakal melakukan, kita bakal laksanakan koordinasi," kata Cucun membuka rapat.

"Kemudian juga kita mau tahu sejauh mana penanganan oleh BNPB dan Kemensos termasuk kita mau laporan juga, minta kepastian dalam tanggap darurat ini terutama nan paling pertama penanganan para korban gempa ini," sambungnya.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan info terkini mencatat korban jiwa sebanyak 53 orang. Namun dia menyebut kemungkinan jumlah tersebut bertambah lantaran ada letak musibah nan baru sukses ditembus.

"(Angka korban) Tentu saja ini bakal berkembang terus Bapak Ibu sekalian. Tadi juga barusan kami mendapat info dari Bupati Sikka nan sekarang ada di Pulau Palue. Pulau Palue adalah pulau di atas Pulau Frores, satu pulau. Pak Bupatinya baru bisa masuk ke situ, rupanya di sana juga ada tambahan korban," ujarnya.

Surhayanto mengatakan pihaknya telah mengambil langkah-langkah pertama penanganan bencana, antara lain pengorganisasian, penyelamatan, hingga pendistribusian logistik dan komunikasi. Dia menyebut status tanggap darurat telah ditetapkan sehingga pemerintah pusat dapat membantu secara maksimal.

"(Langkah tersebut) Kami wujudkan dalam delapan langkah strategis nan sudah dilaksanakan sampai malam ini. nan pertama, enam kabupaten nan terdampak ini sudah menetapkan status kedaruratan. Artinya pemerintah pusat ini bisa membantu dengan semaksimal mungkin, Bapak," ujarnya.

Selain itu, lanjut Suharyanto, pemerintah pusat juga telah membentuk posko pendampingan. Dia mengatakan status musibah adalah musibah daerah.

"Kemudian dengan status tanggap darurat ini, kami sudah menyusun posko pendampingan, Bapak. Statusnya tetap musibah daerah. Jadi penanggungjawabnya untuk tingkat kabupaten adalah Pak Bupati dibantu Pak Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari," kata dia.

Untuk diketahui, Satgas Galapana DPR dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad nan dibentuk untuk mengawasi dan mendukung kebijakan politik anggaran pemulihan wilayah bencana. Satgas ini juga mengawal penanganan pascabencana di Sumatera pada akhir tahun lalu.

(fca/gbr)