Sambut Musim Hujan, Pemulihan Sawah di Kota Subulussalam Dipercepat

Jakarta -

Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Subulussalam, Aceh, menunjukkan perkembangan positif dengan 12 dari 13 parameter pemulihan berstatus hijau. Persawahan menjadi satu-satunya parameter kuning sehingga penyelesaian perencanaan dan dimulainya pekerjaan bentuk perlu dipercepat sebelum musim hujan nan diprediksi pada Oktober.

Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Aceh II Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Brigjen TNI (Mar) Guslin Kamase mengatakan capaian 12 parameter hijau perlu dilakukan penjagaan. Hal tersebut dilakukan dengan menuntaskan pekerjaan nan tetap tertinggal, terutama pada sektor persawahan.

"Pemulihan Kota Subulussalam relatif melangkah baik lantaran 12 dari 13 parameter telah berstatus hijau. Namun, persawahan kudu segera masuk tahap pekerjaan bentuk agar masyarakat tidak kehilangan satu musim tanam," kata Guslin dalam keterangan tertulis, Minggu (6/9/2026).

Pada sektor persawahan, sasaran awal optimasi lahan mencapai 74 hektare. Setelah survei, investigasi, dan desain, lahan nan disetujui untuk ditangani menjadi sekitar 23 hektare. Hingga akhir Agustus, konstruksi, pengolahan lahan, dan penanaman belum dimulai lantaran rencana aktivitas tetap dalam kajian.

Percepatan pekerjaan turut berjuntai pada pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah. Kota Subulussalam memperoleh pagu Rp85,61 miliar dengan realisasi Rp8,54 miliar alias 9,98 persen per 31 Agustus 2026. Pemutakhiran info pada 2 September mencatat realisasi meningkat menjadi 11,64 persen, tertinggi di Aceh nan rata-rata tetap 4,73 persen.

Meski demikian, capaian tersebut tetap berada di bawah sasaran Pemerintah Kota Subulussalam sebesar 30 persen pada 30 September. Dinas PUPR dengan pagu Rp11,67 miliar dan Dinas Kesehatan dengan pagu Rp 525 juta belum mencatatkan realisasi. Sementara itu, Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan memegang alokasi terbesar, ialah Rp 46,87 miliar.

Pemerintah kota didorong mempercepat pengadaan dan pembayaran paket nan telah siap sekaligus melakukan pertimbangan mingguan terhadap setiap organisasi perangkat wilayah penerima tambahan TKD. Rekonsiliasi info juga diperlukan agar capaian finansial dan bentuk menggunakan satu nomor resmi serta dapat dipantau secara akurat.

Hasil peninjauan turut menemukan Balai Benih Ikan di Kecamatan Simpang Kiri mengalami kerusakan kolam dan penurunan pasokan air, tetapi belum masuk dalam rencana induk pemulihan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Satgas PRR bakal memfasilitasi verifikasi dan pembahasan skema pembiayaan agar rehabilitasi akomodasi disertai revitalisasi sumber air.

Perhatian juga diarahkan pada SDN Jabi-Jabi di Kecamatan Sultan Daulat. Hanya tiga ruangan nan tetap dapat digunakan, sementara sejumlah kelas tetap tertutup lumpur nan telah mengeras. Relokasi sekolah ke lahan nan lebih tinggi bakal dipercepat dan disertai penanganan tanggul di Jabi-Jabi serta Sukamaju untuk mengurangi akibat kerusakan berulang.

Mitigasi banjir Sungai Lae Soraya menjadi agenda jangka panjang lantaran luapan sungai setiap Oktober hingga Desember berakibat terhadap Kecamatan Rundeng, Sultan Daulat, dan Longkib. Penanganan didorong melalui pengerukan serta pembangunan talud secara terpadu, sedangkan usulan Kanal Oboh sepanjang 16 kilometer terus dikawal melalui Bappenas.

"Status hijau tidak boleh menutupi pekerjaan nan tetap tersisa. Kondisi lapangan kudu terus diverifikasi, kemudian sumber pembiayaan, penanggung jawab, dan sasaran penyelesaiannya kudu ditetapkan dengan jelas," pungkas Guslin.

(anl/ega)