Salah Fokus: Penataan Gerbong KRL Bukan Pencegahan Kecelakaan Kereta

Kecelakaan Kereta Api Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di sekitar Stasiun Bekasi Timur menimbulkan pertanyaan mendasar soal keselamatan transportasi publik. Peristiwa ini tidak hanya menyisakan duka bagi korban dan keluarga, tetapi juga jadi sorotan beratapa pentingnya pembenahan sistem secara menyeluruh. Di tengah situasi tersebut, muncul usulan kebijakan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tentang penataan gerbong KRL—dengan menempatkan gerbong wanita di tengah dan gerbong laki-laki di bagian depan serta belakang—yang justru pernyataan ini menuai kritik dari beragam kalangan.

Sejumlah pihak menilai, usulan tersebut tidak menyentuh persoalan utama, ialah gimana mencegah kecelakaan sejak awal. Mengatur posisi penumpang di dalam kereta dinilai tidak berkorelasi langsung dengan upaya peningkatan keselamatan perjalanan. Kritik ini muncul lantaran kebijakan keselamatan semestinya berfokus pada sistem nan bisa mencegah peristiwa kecelakaan, bukan pada pengaturan akibat setelah kecelakaan terjadi.

Usulan penataan gerbong KRL dalam konteks ini dinilai menunjukkan adanya salah konsentrasi kebijakan. Alih-alih memperkuat sistem keselamatan, usulan tersebut dianggap lebih mengarah pada pengelolaan akibat terhadap penumpang. Padahal, keselamatan transportasi publik semestinya menjamin perlindungan nan setara bagi seluruh pengguna, tanpa membedakan golongan tertentu.

Dalam ruang lingkup perspektif pandang viktimologi, korban kecelakaan tidak dapat dipandang sebagai akibat semata dari kejadian nan tidak terduga. Selain inkompeten sumber daya manusia nan inkompeten mengenai ancaman kecelakaan kereta, banyak juga kasus nan menunjukkan bahwa kecelakaan sering kali berakar dari kelemahan sistem, baik dari sisi teknologi ataupun pengawasan. Karena itu, pendekatan nan diambil semestinya menitikberatkan pada pencegahan agar potensi akibat dapat ditekan sejak awal.

Dari sisi norma pidana, kondisi ini berangkaian dengan konsep kelalaian alias kealpaan. Ketika terdapat tanggungjawab untuk menjaga keselamatan namun tidak dijalankan secara optimal, dan perihal tersebut menimbulkan kerugian, maka dapat muncul pertanggungjawaban hukum. Dalam konteks transportasi publik, tanggung jawab ini tidak hanya melekat pada individu, tetapi juga pada lembaga alias perusahaan nan terkait.

Pentingnya Pembaharuan Terhadap Sistem

Oleh lantaran itu, peristiwa ini mempertegas pentingnya modernisasi sistem perkeretaapian. kebaharuan sistem ini ditujukan untuk meminimalkan kesalahan manusia dan meningkatkan tingkat keselamatan perjalanan kereta api. Meski demikian, modernisasi tidak cukup hanya dengan pengadaan teknologi. Peningkatan kapabilitas sumber daya manusia, pengawasan nan konsisten, serta pertimbangan berkala menjadi bagian krusial nan tidak terpisahkan.

Selain itu, transparansi dalam investigasi kecelakaan juga menjadi perihal penting. Publik dan korban berkuasa mengetahui penyebab pasti dari setiap peristiwa, serta langkah-langkah nan bakal diambil untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Keterbukaan ini menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan terhadap sistem transportasi.

Kecelakaan di Bekasi Timur pada akhirnya menjadi pengingat bahwa keselamatan tidak bisa dipandang sebagai aspek tambahan, melainkan sebagai prioritas utama. Kebijakan nan diambil perlu betul-betul berorientasi pada pencegahan dan perbaikan sistem secara universal. Dalam konteks ini, modernisasi perkeretaapian menjadi langkah penting, selama dijalankan secara konsisten dan disertai dengan akuntabilitas nan jelas.

Tujuan akhirnya bukan sekadar mengurangi akibat kecelakaan, tetapi memastikan bahwa akibat tersebut dapat ditekan semaksimal mungkin. Dengan demikian, keselamatan publik tidak hanya menjadi wacana, tetapi betul-betul terwujud.