Said PDIP soal Kans Jokowi Bertemu Megawati: Kita Bersimpang Jalan

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah angkat bunyi soal pernyataan Presiden ketujuh RI sekaligus jejak kader PDIP, Joko Widodo yang mengaku bakal berjumpa Megawati Soekarnoputri dalam waktu nan belum ditentukan.

Kabar tersebut sebelumnya disampaikan eks kader PDIP, Achmad Hidayat nan belum lama dipecat usai kunjungannya ke Solo.

Said menyebut pernyataan Jokowi nan diutarakan Hidayat hoaks. Dia menyebut PDIP dan Jokowi telah bersimpangan jalan.

"Kita sudah bersimpang jalan secara politik, berbeda sudah. PDIP tetap teguh pada pendiriannya," kata Said di kompleks parlemen, Senin (14/9).

Saat ini, tambah Said, pihaknya tak pernah berpikir lagi tentang Jokowi. Semua kader, kata dia, bakal konsentrasi mengawal partai sesuai pengarahan Ketua Umum.

Said menyebut pihaknya tak bakal menghidupkan kembali kartu nan telah mati.

"Kita tidak pernah lagi berpikir Pak Jokowi, kita tidak pernah lagi berpikir tentang siapa pun. Bagaimana kita mengawal partai ini ke depan, itu perintah Ibu Ketua Umum. nan kartunya meninggal jangan dihidupkan lagi," ujarnya.

Hidayat sempat bicara blak-blakan bahwa dirinya sempat bertanya soal hubungan Jokowi dan jejak Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri dalam kunjungan ke Solo.

Menurut Achmad, Jokowi bilang hubungannya dengan Megawati baik-baik saja dan meyakini bakal bertemu.

"Lalu saya juga sempat menanyakan, Pak [Jokowi], gimana untuk urusan bangsa ini? Kita kan kudu kompak. Apakah Bapak ndak punya kemauan untuk berjumpa Bu Megawati? Kalau dengan Pak Prabowo kan sering," ucap Achmad mengulang pertanyaannya ke Jokowi.

"'Saya ndak ada masalah dengan Ibu Mega, dan suatu saat kelak mesti bakal ketemu'," lanjutnya meniru jawaban Jokowi.

Achmad sekarang telah dipecat lewat Surat Keputusan DPP PDIP Nomor 105/KPTS/DPP/IX/2026 nan diteken langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto di Jakarta pada 4 September 2026.

Dalam surat tersebut, DPP PDIP merinci sederet dugaan pelanggaran etika dan disiplin nan membikin Achmad kudu didepak dari keanggotaan partai. Mulai dari penyalahgunaan wewenang, melakukan intimidasi ke pengurus partai hingga nan lainnya.

(thr/dal)