Said Abdullah Dorong Sinergi Fiskal-Moneter untuk Jaga Kepercayaan Investor

Jakarta - Pelemahan nilai tukar rupiah nan menyentuh level psikologis serta tekanan di pasar finansial menjadi perhatian Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah. Ia menilai kondisi tersebut perlu direspons melalui penguatan sinergi kebijakan fiskal dan moneter, serta langkah mitigasi untuk menjaga kepercayaan pelaku upaya dan investor.

Said menilai pelemahan rupiah saat ini tidak semata-mata disebabkan oleh aspek esensial ekonomi. Ia menyebut nilai tukar rupiah sudah berada pada level nan relatif undervalued sehingga diperlukan langkah nan bisa menjaga stabilitas pasar.

"Kelemahan rupiah hari ini menyentuh pemisah level psikologis dan kemudian pasar finansial kita khususnya di bursa sekarang Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) minus sekitar 3,04 persen. Nah persoalannya ini bukan sekadar esensial ekonomi saja, lantaran dari sisi nilai rupiah sudah undervalued. Rupiah itu semestinya paling tinggi maksimal tidak boleh melampaui pemisah di Rp 17.600.000," ujar Said dalam keterangannya, Kamis (4/6/2026).

Karena itu, Said mendorong agar sinergi kebijakan fiskal dan moneter melalui Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) terus diperkuat. Menurutnya, forum tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat tata kelola kebijakan fiskal.

"Maka saya seru berambisi sejak awal ada sinergi bauran fiskal dan moneter dalam forum Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK), manfaatkan itu sebaik-baiknya sembari mulai membenahi tata kelola kita di kebijakan fiskal," ungkapnya.

Said juga menyoroti langkah-langkah nan telah dilakukan Bank Indonesia dalam merespons dinamika nilai tukar rupiah. Namun, dia menilai efektivitas kebijakan sangat berjuntai pada kuatnya sinergi antarotoritas agar dapat terbaca jelas oleh pasar.

"Kalau BI setahu saya, monitor saya, kemudian sharing information dengan kawan-kawan, dengan bangkum di jajan Deputi alias Gubernur Bank Indonesia, selalu pemerintah (BI) melakukan triple intervention, baik SPOT maupun NDF maupun DNDF-nya (Deliverable Non-Forward)," ujarnya.

Menurutnya, tantangan utama nan perlu diantisipasi bukan hanya pergerakan nilai tukar, tetapi juga persepsi pasar nan terbentuk. Tanpa sinergi nan kuat, persepsi tersebut dapat memengaruhi kepercayaan penanammodal terhadap esensial ekonomi.

"Cuman persoalannya jika sinerginya tidak tercipta, pasar tidak mendapatkan ini, maka persepsi nan kemudian bermain," kata Said.

"Sehingga penanammodal tidak lagi memandang esensial ekonomi kita, tapi penanammodal mengarahkan persepsinya itu nan bakal memporak-porandakan esensial kita. Segera KSSK melakukan pembenahan dan pemuatan terhadap berdarahnya kelemahan rupiah nan tersebut," lanjutnya.

Lebih lanjut, Said menekankan pentingnya langkah mitigasi dari pemerintah untuk menjaga optimisme bumi upaya dan penanammodal di tengah tekanan terhadap rupiah. Mitigasi tersebut, menurutnya, kudu dimulai dari pembuatan ekosistem kepastian kebijakan.

Selain itu, dia menilai tata kelola kebijakan juga kudu diperkuat agar lebih transparan, konsisten, dan memberikan kenyamanan bagi pelaku usaha. Arah kebijakan, kata dia, juga perlu tetap konsentrasi pada program quick win pemerintah.

"Kenapa mitigasinya itu sebenarnya gimana sih sesungguhnya pemerintah bisa membikin ekosistem kepastian, itu satu," ungkap Said.

"Yang kedua, tata kelola kebijakan. Setiap kebijakan dikelola sedemikian mungkin, transparan, affordable, dan arahnya tetap pada Quick Win nan memang dicanangkan oleh Presiden. Jangan keluar dari Quick Win, lantaran itu satu-satunya jagoan nan sah di dalam APBN kita," pungkasnya.

Said menilai konsistensi pada sinergi fiskal dan moneter, kepastian kebijakan, serta konsentrasi pada program prioritas pemerintah menjadi kunci untuk menjaga optimisme penanammodal dan stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. (prf/ega)