Said Abdullah Bahas Indikator Ekonomi dalam Raker RUU APBN 2027

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyampaikan sejumlah catatan krusial dalam Rapat Kerja RUU APBN 2027. Salah satunya, dia meminta pemerintah mngkaji ulang sejumlah parameter ekonomi nan tercantum dalam RAPBN 2027. Dalam keterangan tertulis nan diterima kumparan, Kamis (27/8/2026), Said juga membahas soal orkestrasi kebijakan moneter. Berikut penuturannya:

Minggu lampau kita telah menyepakati sejumlah perihal penting, hasil pertimbangan kita berbareng atas penyelenggaraan APBN 2025. Intinya, kedepan APBN kudu memuat; setiap program ada kejelasan tujuan, setiap program kudu bisa diukur dampaknya, dan berkorelasi langsung dengan pertumbuhan, pemerataan, serta keadilan ekonomi. Karena itu, prinsip inilah nan bakal terus kita pegang dalam pembahasan nanti.

Kami mencermati sejumlah parameter dugaan ekonomi makro, dan kesejahteraan, serta postur RAPBN 2027. Memang ada kesesuaian antara parameter di KEM PPKF maupun di Nota Keuangan RAPBN 2027. Namun demikian beberapa parameter nan dicantumkan dalam RAPBN 2027 mungkin perlu kita pikirkan ulang, bukan lantaran sasaran indikatornya salah, namun nomor angka BPS terbaru sudah terlalu dekat dengan sasaran dalam RAPBN 2027. Disisi nan lain kita juga mau melakukan lebih, mengingat shopping APBN kedepan sudah mencapai Rp 4097,2 triliun. Kita kudu memberi makna besar atas shopping besar ini

Pada rapat KEM PPKF, Juni lampau kita menyepakati, pertumbuhan ekonomi 5,8 - 6,5%, pada Nota Keuangan diajukan 6%. Mungkinkah kita pikirkan ulang, semisal targetnya sedikit bertambah. Demikian halnya dengan sasaran rasio gini. Angka rasio gini saat ini mencapai 0,368, sedangkan di Nota Keuangan diusulkan 0,362 - 0,367, sepertinya kita perlu mengoreksi di pemisah atasnya agar targetnya lebih rendah.

Indikator nan sama kami jumpai pada sasaran tingkat pengangguran. Angka BPS saat ini menunjukkan tingkat pengangguran mencapai 4,68%, pada Nota Keuangan diajukan 4,30% - 4,87%, sasaran pemisah atasnya juga perlu kita pikirkan ulang. Sejurus dengan perihal ini, per Mei 2026 nomor proporsi tenaga kerja umum sudah dititik 40,7%, sementara RAPBN 2027 mengusulkan 40,8%, padahal Februari 2024 lampau kita sudah di posisi 40,83%, harusnya sasaran kita bisa lebih besar lagi.

Kurs rupiah pada RAPBN 2027 titik tengahnya Rp 17.500/ USD. Angka ini cukup realistis. Namun perlu kita pikirkan kedepan tentang orkestrasi kebijakan moneter. Kalau Tiongkok condong mendevaluasi Yuan agar produk produk ekspor mereka kompetitif. Di pihak lain, lantaran sejak 2022 Amerika Serikat mengalami pelebaran defisit transaksi perdagangan nan mendalam atas akibat Perang di Ukraina, serta inflasi nan meninggi, mereka lebih memilih menguatkan USD, hasilnya terlihat dalam indeks dolar nan menguat sejak 2022. Penguatan dolar mereka harapkan mengendalikan inflasi, dan menjadikan dolar sebagai aset haven nan menarik.

Lalu orkestrasi kebijakan moneter kita apa? Apakah kita bakal lebih konsentrasi memperkuat ekspansi ekspor komoditas, ataukah lebih prioritas untuk menurunkan inflasi sektor pangan dan daya nan banyak ditopang impor, alias ada opsinya lainnya? Dalam keadaan bumi nan tak menentu, dan keterbatasan fiskal, kudu ada narasi nan memandu arah kebijakan moneter kedepan, agar secara teknis bisa dijalankan oleh Bank Indonesia.

Setiap program nan dibiayai APBN kudu didasarkan pada info nan akurat. Sebab info sebagai landasan injak bentuk kesesuaian logika antara pokok masalah, intervensi program dan anggaran. Jika datanya salah, akibat progam juga bengkok, sehingga tujuan pasti absurd. Oleh karena itu, info driven policy hanya bertindak jika datanya digali dengan benar, dan diinput pula dengan benar.

Persoalan info perlu kami sampaikan, karena jagad media diramaikan dengan protesnya penduduk atas posisi mereka tiba tiba naik di desil papan atas, dan mungkin saja ada info sebaliknya, mereka nan bisa tetapi ditempatkan desil bawah. Data digali oleh manusia, mereka bisa keliru, kami minta BPS untuk koreksi kedalam, segera lakukan pengesahan info kembali. Jangan sampai kekeliruan info menghapus kesempatan orang miskin mendapatkan keadilan ekonomi. Apalagi DTSEN dijadikan rujukan besar diberbagai kebijakan.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah shopping negara menembus lebih dari Rp 4000 triliun. Namun dibalik nomor nan besar ada tanggungjawab besar untuk mencapai pendapatan negara nan besar pula. Ada dua tiang utamanya, perpajakan dan PNBP. Kita kudu hati hati soal pajak, disaat ekonomi rumah tangga condong dibawah pertumbuhan PDB, ada sensitivitas rakyat terhadap corak pemajakan baru.

Kami memandang ada sasaran kenaikan PPh dan PPN. Ada sasaran kenaikan Rp 64,8 triliun atas PPh, dan sasaran kenaikan PPN Rp 132,8 triliun. Kami berambisi sasaran kenaikan berkarakter alamiah, disebabkan pertumbuhan ekonomi, bukan dari pemajakan baru nan berpotensi membebani rakyat.

Sebaliknya, justru ada penurunan sasaran PNBP pada RAPBN 2027. Dari Outlook 2026, realisasi PNBP diperkirakan Rp 575 triliun, namun RAPBN 2027 menargetkan Rp 517,4 triliun. Kita tahu nilai komoditas ekspor tahun depan berpotensi rendah, namun dengan perbaikan tata kelola sumber daya alam nan baik. sebagaimana nan di instruksikan oleh Presiden Prabowo, harusnya sasaran PNBP 2027 tetap bisa tinggi. Kami berambisi sasaran ini diperhitungkan kembali.

Kami mengingatkan kembali soal obrolan kita dua tahun lampau tentang peta jalan menuju APBN berimbang. Arah menuju kesana memang tidak bisa serta merta. Ada transisi jangka menengah nan perlu dipersiapkan. Menuju APBN berimbang adalah peta jalan untuk menyehatkan fiskal, sekaligus membangun kepercayaan nan lebih kokoh kepada para pelaku pasar.

Defisit APBN 2026 berpotensi mencapai 2,85%, lebih besar dibandingkan tahun lampau sebesar 2,81%, padahal ditahun tahun sebelumnya kita sudah bisa dibawah 2,4%. Kami berambisi pemerintah disiplin menjaga defisit fiskal 2027 dilevel 2,4%. Sebab langkah ini sebagai jalan berjenjang menuju APBN berimbang. Debt service ratio kita sudah sedemikian besar. Inilah jalan kita memperbaiki debt service ratio nan telah jauh melampaui pemisah atas dari rekomendasi IMF.