Sah! RI Tambah Luas: 127,3 Ha Wilayah Malaysia Kini Resmi Milik RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Luas wilayah Indonesia sekarang resmi bertambah. Indonesia sukses raih kemenanan diplomasi atas penegasa pemisah wilayah di Pulau Sebatik.

Demikian diungkapkan Muhammad Qodari dalam keterangan resminya, 15 April 2026, saat tetap menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Kini Qodari ditugaskan Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), dilantik pada 27 April 2026.

Qodari menjelaskan, lewat kesepakatan terbaru dengan Malaysia, wilayah seluas 127,3 hektare (ha) di pulau nan berbatasan langsung dengan Negeri Jiran tersebut sekarang milik Indonesia.

"Penyelesaian penegasan pemisah di Pulau Sebatik merupakan bentuk nyata keberhasilan diplomasi tenteram nan memperkuat kedaulatan teritorial Indonesia," kata Qodari, dikutip Sabtu (23/5/2026).

"Dengan disepakatinya garis pemisah baru, wilayah seluas 127,3 hektare nan pada pemisah lama merupakan bagian dari Malaysia sekarang sah menjadi wilayah Indonesia," tambah Qodari.

Sebagai timbal kembali dari penyesuaian garis pemisah ini, tercatat hanya 4,9 ha wilayah nan sebelumnya masuk dalam peta lama Indonesia sekarang beranjak menjadi bagian dari wilayah Malaysia.

Kata Qodari, langkah ini sejalan dengan ambisi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan nasional. Salah satu instrumen utamanya adalah melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Di mana, sejak Desember 2016 hingga Oktober 2024, Indonesia telah mengoperasikan 15 PLBN dari total 18 nan direncanakan. Qodari merinci beberapa PLBN tersebut di antaranya PLBN Entikong, Mota'ain, Badau, Aruk, hingga PLBN Sebatik/Sei Nyamuk di Kalimantan Utara.

Perlintasan Transaksi Ekonomi Triliunan Rupiah

Ditegaskan, kehadiran PLBN tidak hanya berfaedah sebagai garda pertahanan. Pemerintah mencatat akibat ekonomi nan signifikan dari keberadaan pos-pos lintas pemisah tersebut.

Pada tahun 2025 saja, lebih dari 2,4 juta orang melintas di 15 PLBN dengan nilai perdagangan menembus nomor Rp13,5 triliun.

Qodari mengatakan PLBN sekarang menjalankan peran strategis, tidak hanya penguat keamanan tapi juga motor penggerak mobilitas dan ekonomi masyarakat di perbatasan.

Untuk memastikan operasional tetap moncer, pemerintah telah menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp86 miliar pada tahun 2026. Sementara, tiga PLBN sisa ialah Sei Kelik (Kalbar), Oepoli (NTT), dan Long Midang (Kaltara) terus dikejar penyelesaiannya meskipun tetap terkendala akses material dan kesepakatan titik exit-entry.

Terkait penduduk nan terdampak pergeseran pemisah negara ini, Qodari menegaskan, pemerintah bakal memprioritaskan tukar rugi dan perlindungan kewenangan masyarakat agar tidak ada nan dirugikan secara sosial maupun ekonomi.

(dce/dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]