RUU Pemilu Lebih Baik Jadi Usul Pemerintah atau DPR? Ini Analisis Bos PPI

Usulan RUU Pemilu jadi usul inisiatif pemerintah mencuat tetapi ditolak oleh Ketua DPP PDIP nan juga personil Komisi II DPR Deddy Sitorus. Lantas nan mana lebih baik?

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai RUU Pemilu kudu diakui menjadi hidup dan matinya partai politik. Sehingga, kata dia, DPR kudu lebih garang memulai RUU Pemilu.

"Harus diakui UU pemilu memang hidup matinya partai politik. Apapun judulnya pemilihan presiden dan pileg itu kuncinya ada di partai politik. DPR mestinya lebih garang untuk membahas UU Pemilu," kata Adi Prayitno saat dihubungi, Minggu (10/5/2026).

Ia menilai bakal banyak perihal nan dibahas dalam UU Pemilu seperti periode pemisah parlemen hingga persoalan dapil. Menurutnya, isu-isu dalam UU Pemilu sangat dekat dengan partai.

"Karena dalam UU Pemilu bakal banyak banyak dibahas rumor krusial seperti periode pemisah parlemen, metodode konversi suara, dapil magnitud, soal politik uang, dan lain sebagainya. Isu-isu ini sangat dekat dengan partai," ucap dia.

Lebih lanjut, Adi menilai bakal ada kepentingan sejumlah partai nan tidak terakomodasi dengan baik jika RUU tersebut jadi usul inisiatif pemerintah. Terlebih, tak semua parpol merupakan bagian dari koalisi.

"Yang jelas DPR itu isunya orang partai semua. Biasanya pertarungan kepentingan partai juga ada di DPR. Kalau inisiatif pemerintah sangat mungkin kepentingan sejumlah partai tak terakomodasi dengan baik. Apalagi tak semua partai politik bagian dari koalisi pemerintah," ujar dia.

Selain itu, Adi juga menyinggung putusan MK nan memengaruhi periode pemisah parlemen dan periode pemisah presiden. DPR, kata dia, perlu membahas perihal tersebut.

"UU Pemilu sudah lama tak dibahas DPR. Padahal banyak sekali putusan MK dan rumor krusial nan mesti disikapi. Misalnya putusan MK soal periode pemisah parlemen apakah dinaikkan alias diturunkan, periode presiden nan dihapus, usulan periode pemisah parlemen bertindak untuk DPRD provinsi, mem-black-list pelaku politik uang, dan lain sebagainya," imbuhnya.

(maa/idh)