ilustrasi(Antara)
Pelemahan nilai tukar rupiah nan menembus level psikologis Rp18.100 per dolar Amerika Serikat (AS) dinilai sebagai sinyal ancaman bagi stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah dan otoritas moneter didesak segera mengambil langkah konkret dan struktural guna memulihkan kredibilitas kebijakan serta kepercayaan investor.
Pengamat ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, menegaskan bahwa tekanan terhadap rupiah hari ini bukan lagi sekadar perubahan musiman. Menurutnya, kondisi ini merupakan akumulasi dari tekanan eksternal, seperti lonjakan nilai minyak bumi akibat bentrok geopolitik di Timur Tengah, serta persoalan domestik mengenai ketidakpastian fiskal dan independensi Bank Indonesia (BI).
"Jebolnya rupiah ke level Rp18.100-an per dolar AS adalah sebuah wake-up call nan sangat keras bagi perekonomian nasional," ujar Ronny dalam keterangan resmi nan diterima Media Indonesia, Sabtu (6/6).
Tiga Langkah Strategis Penyelamatan Rupiah:
- Pemulihan Jangkar Moneter: Menegaskan kembali independensi BI dan melakukan front-loading rate hike sebesar 50-75 pedoman poin.
- Konsolidasi Fiskal: Reformasi subsidi daya digital, penundaan proyek prasarana impor tinggi, dan transparansi tata kelola entitas seperti Danantara.
- Pengelolaan Devisa: Perubahan patokan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dengan tanggungjawab konversi 80% ke Mata Uang Rupiah.
Independensi BI dan Shock Therapy
Ronny mengusulkan agar Presiden, Menteri Keuangan, dan ketua DPR mengeluarkan pernyataan berbareng untuk menjamin independensi BI. Hal ini krusial guna meredam kekhawatiran pasar pasca perubahan izin oleh parlemen. Selain kenaikan suku kembang taktis, optimasi instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dengan imbal hasil kompetitif sangat diperlukan untuk menarik modal asing.
Di sisi fiskal, pemerintah diminta memperketat penerima BBM bersubsidi dan memastikan defisit anggaran tetap di bawah 3% terhadap PDB. "Langkah paksaan pada konversi DHE sangat krusial agar likuiditas dolar nan mengendap segera membanjiri pasar spot domestik," tambahnya.
Kredibilitas Pemerintah di Mata Pasar
Senada dengan perihal tersebut, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menilai pelemahan ini sudah terprediksi. Ia menyoroti penurunan persediaan devisa Indonesia sebesar US$10,3 miliar dalam empat bulan pertama tahun 2026, dari US$156,5 miliar menjadi US$146,2 miliar pada akhir April.
Anthony menilai sikap optimisme berlebihan dari pemerintah tanpa kebijakan konkret justru menjadi bumerang. Hal ini tercermin pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) nan terpuruk di bawah level 6.000, turun sepertiga dari posisi puncaknya pada Januari 2026.
"Bukan hanya pengusaha dan penanammodal nan was-was. Publik pun mulai mempertanyakan ke mana arah ekonomi Indonesia ke depan," tutur Anthony. Ia menekankan bahwa tanpa tambahan aliran modal signifikan, tekanan terhadap Mata Uang Rupiah diperkirakan bakal terus bersambung meski BI telah meningkatkan suku kembang referensi bulan lalu.
English (US) ·
Indonesian (ID) ·