Rupiah Melemah, IHSG Terpuruk di Tengah Koordinasi Kebijakan

Ilustrasi(Antara)

PELEMAHAN nilai tukar rupiah hingga mendekati level Rp17.900 per dolar AS dan indeks nilai saham campuran (IHSG) nan merosot di bawah level 6.000 menjadi tantangan bagi koordinasi kebijakan ekonomi Indonesia. Kondisi tersebut terjadi di tengah upaya Bank Indonesia (BI) menjaga stabilitas nilai tukar, memperkuat likuiditas, dan mendorong pertumbuhan kredit, sementara pemerintah berupaya menjaga disiplin fiskal serta menekan biaya pembiayaan.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai kebijakan BI dan pemerintah pada dasarnya sudah mengarah pada tujuan nan tepat. Namun, tekanan terhadap rupiah dan pasar saham tetap bersambung di tengah koordinasi kebijakan pemerintah. Menurut dia, pasar tidak hanya memandang kebijakan secara terpisah, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya secara keseluruhan terhadap pasar keuangan.

“Pasar finansial tidak membaca kebijakan satu per satu, tetapi memandang keseluruhannya sebagai satu kesatuan kebijakan,” ujar Fakhrul dalam keterangan resmi nan diterima Media Indonesia, Kamis (15/10).

Menurutnya, tantangan utama terletak pada pembagian akibat di antara pasar keuangan. BI berupaya menjaga suku kembang agar tidak menekan pertumbuhan, sedangkan pemerintah berupaya mengendalikan imbal hasil alias yield obligasi untuk menjaga biaya kembang APBN. Pada saat nan sama, penanammodal memperoleh akomodasi lindung nilai alias hedging untuk mengelola akibat nilai tukar.

Namun, ketika terjadi guncangan di pasar global, penyesuaian nilai tetap diperlukan. Jika imbal hasil obligasi tidak cukup elastis merespons kenaikan yield dunia alias perubahan selera akibat investor, tekanan dapat beranjak ke nilai tukar rupiah. 

"Pelemahan rupiah kemudian berpotensi meningkatkan premi akibat investasi saham alias equity risk premium, sehingga menambah tekanan terhadap IHSG," terangnya.

Fakhrul menilai akomodasi FX swap dan insentif hedging nan disediakan BI merupakan langkah tepat untuk mengurangi akibat nilai tukar nan ditanggung penanammodal asing. Pasar lindung nilai nan lebih dalam dan terjangkau dapat mengurangi premi imbal hasil nan diminta penanammodal untuk mengompensasi akibat rupiah.

Meski demikian, instrumen tersebut tidak dapat menghilangkan seluruh akibat investasi. Investor tetap mempertimbangkan akibat perubahan suku kembang global, likuiditas, serta jangka waktu investasi. Karena itu, akomodasi lindung nilai perlu didukung kondisi pasar nan memungkinkan penanammodal memperoleh imbal hasil sesuai dengan akibat nan ditanggung.

Di sisi lain, kebijakan untuk memperkuat likuiditas perbankan dan mendorong penyaluran angsuran perlu diimbangi dengan upaya menjaga pasar saham dan obligasi. Pasalnya, bumi upaya tidak hanya mengandalkan angsuran perbankan untuk membiayai ekspansi, tetapi juga memerlukan pendanaan melalui publikasi obligasi, tambahan modal saham, dan investasi asing.

“Jika saluran angsuran kembali hidup, tetapi pasar aset melemah, biaya modal bagi perekonomian secara keseluruhan belum tentu turun,” kata Fakhrul.

Ia berpandangan angsuran nan lebih murah belum tentu menurunkan biaya pendanaan perusahaan andaikan nilai saham terus turun, rupiah melemah, dan premi akibat investasi meningkat. Kondisi tersebut berpotensi menghalang penghimpunan modal serta mengurangi efektivitas transmisi kebijakan ekonomi.

Fakhrul menambahkan, persoalan likuiditas juga tidak cukup diukur dari besarnya biaya nan tersedia dalam sistem keuangan. Hal nan tidak kalah krusial adalah keahlian likuiditas tersebut mengalir ke beragam instrumen investasi dan sektor ekonomi. Perbankan dapat mempunyai biaya nan memadai, tetapi tetap berhati-hati menyalurkan kredit. Investor asing pun dapat memperoleh akomodasi lindung nilai, tetapi belum tentu menambah investasinya andaikan imbal hasil nan ditawarkan tidak sebanding dengan risiko.

Sementara itu, penurunan selisih imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia terhadap US Treasury hingga sekitar 188 pedoman poin menunjukkan perbaikan persepsi akibat dan berpotensi membantu pemerintah menekan biaya pembiayaan. 

"Namun, capaian tersebut perlu didukung stabilitas rupiah, likuiditas pasar, dan kepercayaan penanammodal terhadap sistem pembentukan harga," katanya.

Menurut Fakhrul, kebijakan berikutnya bukan membalik arah kebijakan nan telah berjalan, melainkan memberikan ruang nan memadai bagi pasar untuk menyesuaikan harga. Imbal hasil obligasi perlu mempunyai elastisitas untuk menyerap sebagian perubahan akibat global, sehingga tekanan tidak sepenuhnya beranjak ke pasar kurs asing dan saham.

“Koordinasi nan baik bukan berfaedah seluruh nilai kudu selalu stabil. Pasar perlu menyesuaikan diri agar satu pasar tidak menanggung seluruh tekanan,” ujarnya.

Fakhrul menegaskan, koordinasi kebijakan nan efektif perlu memastikan penyesuaian akibat berjalan secara lebih seimbang di pasar obligasi, kurs asing, kredit, dan saham. Penguatan saluran angsuran kudu melangkah beriringan dengan terjaganya kegunaan pasar aset agar pendanaan bagi bumi upaya tetap tersedia dan biaya modal perekonomian dapat ditekan. (E-4)