Rupiah Hari Ini Melemah, Pengusaha Konveksi Berikan Rekomendasi 

Pekerja menyelesaikan pembuatan busana di Perkampungan Industri Kecil (PIK) Penggilingan, Jakarta, Kamis (23/10/2025). Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan industri subsektor tekstil dan busana pada kuartal II 2025 tumbuh 5,39 pers(ANTARA FOTO/Ika Maryani/hma/foc.)

IKATAN Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) mengungkapkan akibat pelemahan kurs rupiah hari ini sangat dirasakan industri mini dan menengah tekstil dan produk tekstil (IKM TPT). Ketua Umum IPKB Nandi Herdiaman mengatakan struktur IKM TPT tetap tergantung impor (import-dependent) sehingga setiap pelemahan rupiah langsung memukul biaya produksi. Pada Rabu (20/5), tercatat 1 Dolar AS sebesar Rp17.743.

"Rupiah nan menembus Rp17.000/US$ bukan sekadar nomor di layar Bloomberg. Di sentra konveksi Bandung, Solo, dan Tegal, itu berfaedah nilai benang naik 15-20%, pesanan sepi, dan pekerja terancam dirumahkan," ungkap Nandi dalam keterangannya, Rabu (20/5).

Sementara di sisi lain, lanjutnya, pasar domestik dibanjiri peralatan murah terlarangan dari luar negeri lewat e-commerce. Dua tekanan ini membikin IKM terjepit dari hulu ke hilir.

"Kalau dibiarkan, nan terjadi bukan hanya nilai baju naik, tapi pabrik mini tutup dan PHK massal," katanya.

Pihaknya mengapresiasi pemerintah dan BI nan sudah melakukan intervensi pasar dan menurunkan suku kembang untuk menjaga stabilitas. Namun, kata dia, itu tidak cukup.

Menurut Nandi, sektor IKM memerlukan langkah konkret. IPKB merekomendasikan beberapa langkah tersebut.

Pertama, perkuat pasokan bahan baku lokal. Pemerintah dinilai perlu mendorong industri hulu tekstil dalam negeri agar IKM tidak terjebak impor. "Subsidi dan insentif untuk pabrik benang/kain lokal kudu dipercepat," tuturnya.

Kedua, fasilitasi ekspor IKM. Dalam perihal ini nan bisa dilakukan adalah mempermudah akses ke program ekspor, pembiayaan KUR ekspor, dan pendampingan sertifikasi. "Rupiah lemah adalah momentum, bukan hanya ancaman," ujar Nandi.

Ketiga, ringankan beban operasional. Ia mendorong pemerintah menunda alias merelaksasi PPN impor bahan baku nan belum ada substitusinya, serta memberi keringanan listrik industri untuk IKM.

Keempat, menjaga pasar domestik dari peralatan murah ilegal. Pihaknya meminta pemerintah memperketat pengawasan dan penegakan norma terhadap impor ilegal, mislabeling, dan under-invoicing nan membanjiri e-commerce.

"Tanpa pasar domestik nan sehat, IKM tidak punya ruang untuk tumbuh meskipun kurs mendukung," papar Nandi.

Langkah kelima adalah menjaga komunikasi kebijakan. Ia menegaskan bahwa pernyataan pejabat memengaruhi pasar. "Pesan nan konsisten dan berbasis info bikin pelaku upaya lebih tenang," katanya.

"IKM konveksi tidak minta disubsidi terus. Mereka minta kepastian, perlindungan pasar nan adil, dan ruang bernapas agar bisa beradaptasi. Kalau pemerintah datang di titik ini, IKM bisa jadi penahan badai: menyerap tenaga kerja, menjaga daya beli, dan meningkatkan devisa lewat ekspor," pungkasnya. (H-4)