​Rumah Tangga dengan Pengeluaran di Bawah Rp 3,09 Juta Masuk Kategori Miskin

​Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan rumah tangga dengan pengeluaran di bawah Rp 3.091.866 per bulan masuk dalam kategori miskin secara nasional pada Maret 2026.

Angka tersebut merupakan terjemahan dari garis kemiskinan nasional sebesar Rp 669.235 per kapita per bulan, dengan rata-rata jumlah personil rumah tangga miskin sebanyak 4,62 orang.

​Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS M. Edy Mahmud mengatakan, info kemiskinan dihitung berasas Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) nan mencatat pengeluaran pada level rumah tangga, bukan individu.

​Ia menjelaskan, dalam pencatatan Susenas terdapat pengeluaran nan dilakukan secara individu, misalnya pembelian makanan jadi oleh masing-masing personil keluarga. Namun, terdapat pula pengeluaran nan ditanggung berbareng seluruh personil rumah tangga, seperti pembelian beras, pembayaran sewa rumah, listrik, hingga bahan bakar.

​BPS mencatat, rata-rata satu rumah tangga miskin di Indonesia pada Maret 2026 mempunyai 4,62 personil rumah tangga. Dengan rata-rata tersebut, garis kemiskinan nasional setara dengan Rp 3.091.866 per rumah tangga per bulan.

​“Pada Maret 2026 secara rata-rata, satu rumah tangga miskin di Indonesia itu mempunyai 4,62 personil rumah tangga. Sehingga garis kemiskinan per rumah tangga miskin adalah Rp 3.091.866 per bulan,” kata Edy dalam konvensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Rabu (5/8).

​Meski demikian, Edy menekankan nomor tersebut merupakan rata-rata nasional sehingga tidak bisa diterapkan secara seragam di seluruh daerah. Setiap provinsi mempunyai garis kemiskinan nan berbeda lantaran dipengaruhi tingkat harga, pola konsumsi masyarakat, hingga rata-rata jumlah personil rumah tangga miskin.

​“Sekali lagi, garis kemiskinan kudu diterjemahkan sebagai garis kemiskinan rumah tangga ialah sebesar Rp 3.091.866 per bulan. Sebagai catatan, garis kemiskinan nasional merupakan rata-rata tertimbang dari garis kemiskinan provinsi, kota, desa. Artinya, setiap provinsi mempunyai garis kemiskinan nan berbeda-beda tergantung pada tingkat nilai dan komoditas nan dikonsumsi,” ujar Edy.

​Garis Kemiskinan Naik Jadi Rp 669.235 per Kapita

​Secara nasional, garis kemiskinan pada Maret 2026 tercatat sebesar Rp 669.235 per kapita per bulan, naik 4,33 persen dibandingkan September 2025 nan sebesar Rp 641.443 per kapita per bulan.

​Di wilayah perkotaan, garis kemiskinan mencapai Rp 692.906 per kapita per bulan, lebih tinggi dibandingkan perdesaan nan sebesar Rp 635.172 per kapita per bulan. Dibandingkan September 2025, garis kemiskinan di perkotaan meningkat 4,50 persen, sedangkan di perdesaan naik 4,08 persen.

​Komponen makanan tetap mendominasi pembentukan garis kemiskinan dengan kontribusi 74,70 persen, sementara komponen nonmakanan sebesar 25,30 persen.

​Pada saat nan sama, BPS mencatat tingkat kemiskinan nasional turun menjadi 8,07 persen pada Maret 2026 dari 8,25 persen pada September 2025. Jumlah masyarakat miskin juga berkurang sekitar 430 ribu orang, dari 23,36 juta orang menjadi 22,93 juta orang.

​Berdasarkan wilayah, tingkat kemiskinan di perdesaan tercatat 10,67 persen, tetap lebih tinggi dibandingkan perkotaan nan sebesar 6,34 persen. Meski demikian, tingkat kemiskinan di kedua wilayah sama-sama mengalami penurunan dibandingkan enam bulan sebelumnya.

​Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

​Sementara itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan rata-rata pengeluaran masyarakat miskin di perkotaan semakin mendekati garis kemiskinan. Sebaliknya, di perdesaan rata-rata pengeluaran masyarakat miskin justru semakin menjauh dari garis kemiskinan.

​Adapun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga menunjukkan kondisi nan berbeda. Di perkotaan, pengedaran pengeluaran antarpenduduk miskin semakin merata, sedangkan di perdesaan ketimpangan pengeluaran di antara masyarakat miskin justru meningkat.

​Secara spasial, penurunan tingkat kemiskinan terjadi nyaris di seluruh wilayah Indonesia. Pulau Jawa mencatat penurunan terdalam sebesar 0,21 persen poin, meski tetap menjadi wilayah dengan jumlah masyarakat miskin terbanyak, ialah 12,02 juta orang alias 52,42 persen dari total masyarakat miskin nasional. Sementara itu, Kalimantan menjadi pulau dengan jumlah masyarakat miskin paling sedikit, ialah 870 ribu orang alias sekitar 3,79 persen dari total nasional.