Rosan Sebut Sudah Ada Solusi buat Utang Kereta Cepat, Tinggal Bicara ke China

Jakarta -

Proses restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh sudah rampung. CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani memastikan pemerintah telah menemukan solusi untuk penyelesaian restrukturisasi ini.

Rosan mengatakan penyelesaian utang kereta sigap ini telah dibahas berbareng dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infrawil) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

"Ya itu kan waktu itu sudah untuk Whoosh sudah meeting, oleh Pak Menko Infra, Pak Men-PU dan juga kami. Solusinya sudah ada," ujar Rosan saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (23/4/2026).

Rosan menjelaskan solusi tersebut bakal ditindaklanjuti lebih lanjut dengan pihak China. Rosan optimistis persoalan utang kereta sigap Jakarta-Bandung bisa rampung.

"Itu kan bakal ditindaklanjuti oleh tim untuk bicara dengan pihak China-nya. Tapi solusinya sudah ada dan kemarin kita juga sudah sounding. Insyaallah sih ini bisa selesai lah," tambah Rosan.

Rosan enggan membeberkan lebih perincian mengenai skema nan dipilih dalam penyelesaian restrukturisasi utang ini. Menurutnya, penjelasan perincian bakal diumumkan oleh Menko Infrawil AHY. Termasuk saat ditanya sumber anggaran untuk penyelesaian restrukturisasi utang kereta sigap Jakarta-Bandung.

"Skemanya ini sedang di fine tuning-nya, tetapi memang kelak disampaikan langsung oleh Pak Menko Infra, lebih enaknya," tambah Rosan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh sudah rampung. Pemerintah tinggal menunggu waktu untuk mengumumkan hasilnya secara resmi.

"Sudah, sudah kelar tinggal diumumkan," ujar Purbaya usai aktivitas Simposium PT SMI 2026 di Ayana Midplaza, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Purbaya mengatakan keputusan tersebut juga sudah disampaikan kepada pemerintah China sebagai mitra proyek. Langkah itu ditempuh untuk menjaga kepercayaan dan kredibilitas Indonesia di mata internasional.

(acd/acd)