2 hari yang lalu
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan akses air bersih di Indonesia tetap menjadi persoalan serius. Ketergantungan terhadap air tanah tetap tinggi, sementara pulau-pulau mini berpenghuni menghadapi keterbatasan prasarana penyediaan air minum.
AHY menyebut sekitar 70% kebutuhan air bersih penduduk dan 90% kebutuhan air baku industri tetap dipenuhi dari air tanah. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah lantaran penggunaan air tanah secara berlebihan dapat memperparah penurunan permukaan tanah alias land subsidence.
"70% air bersih penduduk dan 90% air baku industri tetap diambil dari air tanah. Ini nan sebetulnya menjadi sirine nan kudu kita antisipasi. Kalau tidak, land subsidence semakin jelek dan Pantura semakin terancam," kata AHY dalam Rapat Koordinasi Swasembada Air Nasional di kantornya, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Selain ketergantungan terhadap air tanah, AHY menyoroti terbatasnya akses air minum di pulau-pulau kecil. Ia memaparkan, hanya sekitar 5,64% pulau mini berpenghuni nan telah mempunyai Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
"Pulau-pulau mini nan rawan krisis air itu bisa dilihat, ini faktanya adalah hanya kurang lebih 6 dari 100 pulau mini nan berpenghuni nan punya SPAM. Berarti jika dipersentase hanya kurang lebih 5,64%," ujarnya.
Keterbatasan tersebut juga berakibat pada mahalnya nilai air di pulau-pulau kecil. AHY menyebut nilai air di wilayah tersebut dapat mencapai tiga hingga lima kali lipat dari rata-rata nasional.
"Lalu nilai airnya, ini 3 sampai 5 kali lipat dari rata-rata nasional. Jadi mereka itu bisa mengeluarkan Rp15.000 sampai Rp25.000 per liter. Jadi jauh lebih mahal," ungkap dia.
Pemerintah menilai persoalan ini perlu ditangani melalui penguatan akses air minum serta pengelolaan sumber daya air nan lebih terukur, agar kebutuhan masyarakat terpenuhi tanpa memperburuk kondisi lingkungan.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
English (US) · 
Indonesian (ID) ·