RI Belum Bisa Pangkas Tarif PPN, Ini Alasan Purbaya

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah belum berencana memangkas tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seperti sejumlah negara di dunia, termasuk Jepang. Negeri Matahari Terbit ini tengah menyiapkan kebijakan pemotongan pajak konsumsi makanan menjadi 1% selama dua tahun terhitung sejak April 2027.

Purbaya mengatakan pemerintah bakal terus memantau perkembangan ekonomi sebelum mengambil keputusan mengenai kebijakan perpajakan.

"Belum, tapi saya bakal lihat, saya monitor terus," kata Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Menurut Purbaya, langkah Jepang menurunkan pajak dilakukan lantaran perekonomiannya sedang menghadapi perlambatan. Kebijakan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah Jepang untuk mendorong pemulihan ekonomi.

Sementara itu, Indonesia memilih menjaga daya beli masyarakat melalui beragam instrumen lain, seperti subsidi dan program perlindungan sosial. Karena itu, pemerintah belum memandang urgensi untuk memangkas tarif PPN.

Purbaya menekankan, keputusan menurunkan tarif pajak tidak bisa dilakukan secara sederhana lantaran bakal berakibat langsung terhadap penerimaan negara dan kondisi fiskal.

"Enggak bisa lah. Nanti jika turun, saya dibilang defisitnya membesar. Kan nggak segampang itu. Kalau saya sih maunya 0%, tapi 0% kita nggak punya duit, kelak lu pada ribut, utang semua," ujarnya.

Ia menjelaskan, pemerintah kudu menjaga keseimbangan antara kebutuhan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga kesehatan fiskal negara. Menurutnya, pembiayaan pembangunan tetap memerlukan utang, namun pertumbuhannya kudu tetap terkendali.

Purbaya mengingatkan bahwa penurunan tarif PPN tanpa kalkulasi matang berpotensi mengurangi ruang fiskal pemerintah, termasuk untuk menyalurkan beragam subsidi kepada masyarakat.

"Jadi kita bisa membiayai ekonomi tumbuh, tapi sebagian dengan utang, tapi kudu menjaga utangnya nggak tumbuh terlalu besar juga. Sekarang saja udah banyak nan ribut kan, utang mulu katanya," kata Purbaya.

Ia menegaskan, setiap kebijakan fiskal kudu mempertimbangkan dampaknya terhadap penerimaan negara, shopping pemerintah, hingga keberlanjutan program support bagi masyarakat.

"Kalau saya kurangi itu, PPN segala macam tanpa kalkulasi nan pas dan ekonominya belum pulih, ya hanya turun saja. Saya nggak bisa kasih subsidi kelak tanpa melewati batas-batas nan dianggap penting. Jadi kita mesti timbang dengan hati-hati semuanya," pungkasnya.

(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]