RESSED UI Dorong Optimalisasi Cadangan dan Hilirisasi Tambang

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Research Group on Energy Security for Sustainable Development Universitas Indonesia (RESSED UI), Ali Ahmudi menyebut sektor pertambangan Indonesia dinilai perlu segera membuka babak baru mengenai penerapan hilirisasi nan terintegrasi. Langkah strategis ini krusial agar Indonesia tidak terus terjebak dalam pola lama, ialah mengekspor kekayaan alam dalam corak mentah, dan bisa mendorong pembuatan nilai di dalam negeri sehingga faedah pertambangan dapat dirasakan lebih optimal bagi kedaulatan Indonesia.

Hilirisasi, menurutnya, wajib mengoptimalkan faedah kekayaan mineral batu bara nasional serta menciptakan ekosistem industri nan menyambungkan hulu ke hilir, mulai dari mulut tambang, proses pengolahan dan manufaktur, hingga bermuara pada produk akhir nan siap diserap pasar domestik maupun global.

"Hilirisasi itu bukan hanya membangun smelter. Harus ada kepastian suplai dari hulu, kemudian hasil olahannya juga kudu tersambung ke industri hilir sampai menjadi produk akhir," tegas Ali dikutip, Kamis (3/9/2026).

Selama ini, praktik ekspor bahan mentah membikin nilai ekonomi nan diraup Indonesia sangat terbatas dan tidak sebanding dengan melimpahnya kekayaan mineral di dalam negeri.Padahal, nilai jual sebuah komoditas bisa melonjak drastis andaikan disentuh proses pengolahan dan industri manufaktur tingkat lanjut.

"Kalau tidak dihilirisasi, itu tidak bakal memberikan nilai tambah apa-apa, hanya menjadi bahan mentah. Tapi dengan hilirisasi, nilai tambahnya pasti berlipat-lipat," ujarnya.

Di atas kertas, Indonesia mempunyai modal sumber daya besar untuk memuluskan transformasi ini. Mengacu info Badan Geologi, Indonesia tercatat menguasai sekitar 42% persediaan nikel global.

Selain itu, posisi Indonesia sangat strategis sebagai pemilik persediaan timah terbesar di dunia, terbesar keempat untuk bauksit dan emas, ranking keenam untuk batu bara, serta ranking kesembilan untuk tembaga.

Meski sebagian besar persediaan tersebut telah dikuasai negara melalui BUMN Holding Pertambangan MIND ID, sebagian persediaan strategis lainnya tetap dikuasai oleh perusahaan asing.

Optimalisasi manfaatnya bagi Indonesia dapat ditempuh melalui peningkatan kepemilikan nasional sebagaimana diatur dalam izin pertambangan, sehingga nilai tambah dari kekayaan alam tersebut dapat lebih maksimal dirasakan oleh rakyat.

Dengan begitu, mandat konstitusi dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3) nan bersuara bumi, air, dan kekayaan alam nan terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bakal dapat ditunaikan secara lebih optimal.

Dia kembali mengingatkan bahwa kehadiran akomodasi pemurnian alias smelter hanyalah titik tengah (midstream) dari panjangnya rantai industri. Oleh karena itu, operasional smelter absolut memerlukan agunan pasokan bahan baku dari hulu, sekaligus kesiapan industri lanjutan di hilir nan bakal menyerap hasil olahannya.

"Problem kita bukan hilirisasinya, bakal tetapi proses terjadinya hilirisasi itu nan kita permasalahkan," imbuh Ali.

Senada dengan visi tersebut, Sekretaris Jenderal Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi, Ahmad Erani Yustika, memaparkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan dua tujuan utama dalam program hilirisasi nasional ialah menggenjot nilai tambah kekayaan alam dan memangkas ketergantungan Indonesia terhadap peralatan impor.

"Yang pertama kita kudu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam kita sehingga kudu diolah di sini, itu nan paling utama. nan kedua kita justru kudu mendorong agar ketergantungan impornya itu berkurang," kata Erani.

Erani mencontohkan pengadaan kabel bawah laut nan selama ini banyak mengandalkan pasokan dari luar negeri. Padahal, Indonesia mempunyai persediaan tembaga nan besar dan semestinya bisa memenuhi kebutuhan tersebut secara mandiri.

Ia melanjutkan, kebutuhan bahan baku industri strategis semacam ini sudah saatnya dipenuhi oleh kapabilitas produksi dalam negeri. Langkah ini bakal memperkuat industri nasional sekaligus menekan laju impor.

"Kalau dulu misalnya kabel bawah laut itu kita kudu impor, maka kita produksi sendiri. Dulu baru dicukupi dulu. Kalau kelak ada sisanya baru kita berpikir nan lain, misalnya ekspor," tutupnya.

(dpu/dpu) [Gambas:Video CNBC]