Respons Positif Pasar Jadi Sinyal Pergantian Menkeu

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional (UNAS), Edi Sugiono.(Dok.Istimewa)

GURU Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional (UNAS), Edi Sugiono, menilai positif pergantian Menteri Keuangan di tengah dinamika perekonomian global. Menurutnya, respons positif pasar terhadap pergantian tersebut menjadi salah satu parameter bahwa langkah penyegaran kabinet sesuai dengan ekspektasi pelaku pasar.

“Sebuah pergantian jika direspons positif berfaedah pasar meresponsnya positif. Artinya, itu nan diharapkan. Tetapi jika pergantian kemudian pasar merespons negatif, itu menjadi taruhan,” ujar Edi Sugiono di Jakarta, Selasa (15/09).

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9). Suahasil menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa nan sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan selama sekitar satu tahun.

RESPONS PASAR
Dekan FEB UNAS ini menilai, respons pasar menjadi aspek krusial dalam memandang efektivitas pergantian pejabat di bagian ekonomi. Menurutnya, sosok dan kualitas seorang menteri kudu melangkah seiring dengan keahlian membangun kepercayaan pasar.

“Sebagus apa pun Pak Purbaya, jika memang pasar tidak begitu menginginkan dan respons pasar tidak begitu bagus, ya satu-satunya memang pergantian dan refresh dengan nan baru,” katanya.

Edi juga menilai pergantian tersebut secara positif lantaran seorang pejabat publik, terlebih Menteri Keuangan, perlu menjaga komunikasi dan hubungan antarlembaga agar tidak menimbulkan kontroversi di ruang publik.

“Saya menilainya positif. Pasar itu sebenarnya tidak mau pernyataan dari seorang pejabat, apalagi Menteri Keuangan, nan kontroversi dengan sesama pejabat ditunjukkan ke publik,” jelasnya.

Menurut dia, sekalipun seorang pejabat mempunyai argumentasi nan benar, penyampaian nan berpotensi menimbulkan polemik dapat memengaruhi persepsi pasar. Karena itu, stabilitas komunikasi antarpemerintah menjadi bagian krusial dalam menjaga kepercayaan pelaku ekonomi.

APRESIASI KEBIJAKAN PRESIDEN
Di sisi lain, Edi mengapresiasi sejumlah arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto nan dinilainya mulai mendorong perubahan paradigma pembangunan ekonomi.

Ia menilai pemerintah mulai berupaya memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari nomor makro, tetapi juga mempunyai hubungan nan lebih kuat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Pak Prabowo sudah mau mengubah gimana pertumbuhan ekonomi nan tinggi itu berkorelasi dengan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Menurut Edi, selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum sepenuhnya memberikan akibat nan merata. Kontribusi golongan masyarakat bawah terhadap pertumbuhan ekonomi dinilainya tetap relatif mini dibandingkan golongan menengah atas. “Kontribusi dari bawah itu hanya di bawah 5%, sehingga pertumbuhan ekonomi sebagus apa pun tidak berkorelasi dengan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Karena itu, dia memandang kebijakan pembangunan nan dimulai dari masyarakat lapisan bawah alias “dari pinggir” sebagai arah nan positif. Penguatan koperasi, menurutnya, dapat menjadi salah satu instrumen untuk mewujudkan paradigma tersebut.

“Pembangunan itu kudu dari pinggir. Kalau diimplementasikan melalui koperasi, sebenarnya arahnya ke sana. Pertumbuhan ekonomi itu dari pinggir betul-betul dirasakan oleh masyarakat bawah, baru ke tengah dan mengarah ke pusat,” jelasnya.

Ia juga menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) mempunyai semangat nan sejalan dengan pemberdayaan masyarakat di tingkat bawah, termasuk petani dan masyarakat desa. Namun, penerapan program tersebut tetap perlu disempurnakan agar tujuan awalnya dapat tercapai secara optimal.

“Awalnya MBG juga seperti itu, mau memberdayakan masyarakat desa, petani, dan lain-lain. Dalam praktiknya memang tetap ada nan perlu disempurnakan,” katanya.

Edi menyebut pendekatan tersebut sebagai upaya mengoreksi keterbatasan teori trickle-down effect, ialah angan bahwa pertumbuhan ekonomi secara otomatis bakal mengalir dan meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

TANTANGAN TERBESAR
Lebih lanjut, Edi mengingatkan bahwa tantangan terbesar Menteri Keuangan nan baru adalah menjaga kesehatan fiskal sekaligus mencari sumber pembiayaan pembangunan nan lebih beragam. “Beban berat sekarang nan kudu dijalankan oleh Menteri nan baru adalah beban fiskal,” ujarnya.

Ia menilai pemerintah perlu mencari sumber pendanaan lain sehingga pembiayaan negara tidak terlalu berjuntai pada penerimaan fiskal. Di sisi penerimaan, optimasi pajak juga kudu dilakukan secara selektif dan proporsional. “Pajak-pajak mana nan bisa digenjot kudu dipilah-pilah. Rakyat nan sudah terbebani jangan dibebani lagi dengan pajak,” tegasnya.

Selain penerimaan pajak, pengelolaan utang juga menjadi perhatian. Menurutnya, utang negara tetap dapat digunakan sepanjang diarahkan untuk aktivitas produktif dan memberikan faedah ekonomi dalam jangka panjang.

“Boleh utang, tetapi persentasenya semakin mini untuk menambal kekurangan APBN. Sumber pendanaan dari utang itu kudu produktif, sehingga betul-betul menjadi investasi masa depan, bukan menjadi beban generasi,” katanya.

JALANKAN AMANAH
Edi berambisi Menteri Keuangan nan baru bisa menjalankan amanah dengan memperkuat pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan rasio utang secara bertahap.

Ia juga meminta agar kebijakan perpajakan tetap mempertimbangkan keahlian masyarakat, terutama golongan berpenghasilan rendah. “Harapan kami kepada Menteri Keuangan nan baru, mudah-mudahan bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan mengurangi persentase utang,” ujarnya.

Selain itu, dia mengingatkan pentingnya menjaga alokasi anggaran nan telah diamanatkan konstitusi, khususnya anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.

“Alokasi-alokasi anggaran nan sudah diamanahkan oleh undang-undang jangan dilanggar. Misalnya untuk pendidikan 20%. Itu sudah dipikirkan masak-masak oleh para pendiri bangsa dan tokoh-tokoh pendidikan,” kata Edi.

“Pendidikan jika kurang dari 20% sudah tidak bisa berbincang tentang kualitas pendidikan. Itu nan juga kudu dijalankan oleh Menteri Keuangan nan baru,” pungkasnya. (Ant/E-2)