Rencana Tambah Obligasi DKI Rp1,7 Triliun, Pramono : Itu untuk LRT Manggarai-Dukuh Atas

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kiri).(MI/M Farhan Zhuhri)

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meningkatkan rencana publikasi obligasi wilayah nan ditargetkan mulai melangkah pada 2027. Nilai obligasi nan semula dipatok Rp3,5 triliun sekarang bertambah menjadi sekitar Rp5,2 triliun setelah masuknya kebutuhan pembiayaan proyek LRT rute Manggarai-Dukuh Atas.

Ia mengatakan penambahan nilai obligasi tersebut merupakan akibat dari tambahan anggaran sekitar Rp1,7 triliun untuk proyek LRT. "Jadi memang saya mendapatkan laporan ada kenaikan untuk rencana obligasi. Kemampuan Pemerintah DKI Jakarta itu sekurang-kurangnya obligasinya sebenarnya kurang lebih Rp20 triliun," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (5/8).

Kendati keahlian fiskal DKI bisa lebih besar, Pramono mengaku memilih pendekatan nan lebih hati-hati dalam menentukan nilai publikasi surat utang tersebut. "Tetapi saya meminta untuk konservatif. Keluarlah nomor Rp3,5 triliun, kemudian lantaran ada penambahan untuk LRT dari Manggarai sampai dengan Dukuh Atas kurang lebih Rp2,7 triliun (Revisi Rp1,7 T) sehingga ada penambahan itu," ujar Pramono.

Menurut dia, penggunaan obligasi untuk proyek transportasi justru bakal membikin instrumen pembiayaan tersebut lebih terukur lantaran diarahkan untuk proyek nan mempunyai faedah jangka panjang.

"Karena jika digunakan untuk LRT pasti obligasi ini bakal semakin prudent. Kenapa? Karena betul-betul digunakan untuk nan efektif. Jadi kelak obligasi ini secara prinsip bakal kita gunakan dua. Satu untuk rumah sakit, nan kedua untuk transportasi," jelasnya.

Rencana publikasi obligasi wilayah ini menjadi salah satu skema pembiayaan nan sedang disiapkan Pemprov DKI di tengah kebutuhan pembangunan prasarana dan jasa publik.

Pemerintah menargetkan obligasi tersebut dapat diterbitkan bertepatan dengan momentum 500 tahun Jakarta pada 2027. "Maka angan saya jika memang kelak bulan Juni tahun depan ketika kita 500 tahun dan bisa membikin obligasi nan pertama di republik ini, itu merupakan sinyal nan baik bagi Jakarta," urai Pramono. (Far/P-3)