RDP dengan Komisi VI DPR, BP Batam Minta APBN Diprioritaskan ke Daerah Terdampak Bencana

Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP)

JAKARTA - Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BP Batam di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).  Dalam RPD tersebut, Batam memilih untuk tidak berjuntai dengan mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

RDP tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, Kepala BP Batam nan juga Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra dan lain sebagainya.

“Ini bukan soal Batam menolak support pemerintah pusat. Ini soal pilihan,’’ ujar Wali Kota Batam Amsakar Amsakar.

‘’Ketika Batam bisa membiayai pembangunan dengan pendapatannya sendiri, maka kami memilih tidak mengambil porsi anggaran nan mungkin lebih dibutuhkan oleh wilayah lain,”lanjutnya.

Wakil Wali Kota Batam, Claudia Chandra menambahkan, kemandirian Batam bukan hanya berfaedah bisa membangun dengan kekuatan sendiri. Lebih dari itu, Batam mau berdiri dengan kaki sendiri dan tidak menambah beban fiskal negara.

“Batam tidak menolak APBN. Batam memilih untuk tidak berjuntai pada APBN. Kalau pembangunan Batam dapat dibiayai dari keahlian sendiri, kenapa kudu mengambil ruang anggaran nan lebih dibutuhkan masyarakat di wilayah lain,” kata Li Claudia .

Saat ini kata dia, Pemerintah Pusat memberikan perhatian lebih besar kepada wilayah nan terdampak bencana, mengalami krisis kemanusiaan dan menghadapi kebutuhan luar biasa lainnya.

“Kalau Batam bisa membangun dengan pendapatannya sendiri, kenapa kudu mengambil ruang anggaran nan lebih dibutuhkan wilayah lain, apalagi ketika ada masyarakat nan sedang menghadapi bencana” ujar Li Claudia Chandra.

Dia menegaskan, keputusan untuk tidak mengandalkan tambahan APBN merupakan corak tanggung jawab Batam dalam mendukung prioritas pembangunan nasional.

“Kemandirian Batam bukan sekadar Batam bisa membangun sendiri. Kemandirian berfaedah Batam bisa berdiri dengan kaki sendiri, membiayai pembangunannya melalui pendapatan nan dihasilkan, dan memberi ruang bagi APBN untuk menjangkau kebutuhan masyarakat nan lebih mendesak,” ujarnya.