Ratusan KPM Mengundurkan Diri dari Daftar Penerima Bansos

Sensus Ekonomi 2026 di Majalengka(Dok Diskominfo Majalengka)

RATUSAN family penerima faedah (KPM) di Kabupaten Majalengka mengundurkan diri sebagai penerima bantuan sosial (bansos). Hal tersebut terungkap saat digelar Sensus Ekonomi 2026 di Gedung Yudha Karya Abdi Negara Pemkab Majalengka, Rabu (17/6).

“Kami terus berupaya melakukan perbaikan info kemiskinan. Nantinya info inilah nan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan dan penyaluran sosial agar tepat sasaran,” tutur Bupati Majalengka, Eman Suherman. 

Dalam pemutakhiran info penerima support sosial melalui verifikasi dan pemasangan stiker penerima bansos tahun 2026, tercatat sebanyak 126.925 family penerima support masuk dalam pendataan. Dari jumlah tersebut, 114.057 family penerima support sudah dilakukan pemasangan stiker dengan capaian sekitar 89,9 persen.

Dari hasil verifikasi tersebut, sebanyak 2.552 family penerima faedah (KPM) mengalami graduasi berdikari alias perubahan status, dengan rincian 1.216 KPM meninggal dunia, 779 KPM mengundurkan diri dari penerima bantuan, 391 KPM pindah domisili, dan 166 KPM tidak ditemukan.

Ditambahkan Eman, perbaikan info penerima bansos dilakukan untuk memastikan support nan diberikan  pemerintah tepat sasaran. “Data nan jeli menjadi dasar dalam menentukan intervensi pemerintah. Langkah ini untuk memastikan program support sosial diberikan kepada masyarakat nan betul-betul membutuhkan,” tutur Eman. 

Selain memperbaiki info bansos, Pemkab Majalengka juga menjadikan hasil Sensus Ekonomi 2026 sebagai dasar dalam menyusun strategi pembangunan ke depan, khususnya untuk memperkuat perekonomian masyarakat.

Dalam sasaran dan strategi pembangunan 2027, Pemkab Majalengka menyiapkan sejumlah indikator, di antaranya sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 5,84–8,53%, sasaran kemiskinan sekitar 9,69%, indeks pembangunan manusia (IPM) ditargetkan mencapai 73,20, serta tingkat pengangguran terbuka berada pada kisaran 3,40–3,60%.

Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah wilayah bakal melakukan beragam langkah, mulai dari penguatan sektor riil dan investasi, pengembangan program pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, hingga optimasi balai latihan kerja serta pembuatan lapangan kerja.

“Labelisasi dan pemutakhiran info masyarakat miskin menjadi kunci agar setiap program pemerintah mempunyai arah nan jelas dan menghasilkan akibat nyata bagi masyarakat. (UL/E-4)