Rapat Paripurna, Sejumlah Legislator DKI Minta Sekolah Gratis Ditambah

Jakarta - DPRD DKI Jakarta menyoroti penyelenggaraan program sekolah gratis nan dijalankan Pemprov DKI dalam Rapat Paripurna hari ini. Legislator mengapresiasi program tersebut, namun mengingatkan agar pelaksanaannya tepat sasaran hingga mendorong penambahan jumlah sekolah penerima manfaat.

Hal itu diungkapkan beberapa legislator saat melayangkan interupsi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/4/2026). Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Agustina Hermanto, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta beserta jejeran atas realisasi sejumlah program, termasuk sekolah gratis. Ia menyebut jumlah sekolah cuma-cuma meningkat dari 40 sekolah pada 2024 menjadi 103 sekolah pada tahun ini.

"Kami mengapresiasi, apalagi jika bisa ditambah lagi menjadi 200 sekolah ke depan. Tapi nan paling krusial adalah memastikan program ini tepat sasaran," kata Tina di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta.

Ia menekankan agar program sekolah cuma-cuma betul-betul diberikan kepada masyarakat nan kurang bisa dan belum mendapatkan support pendidikan. Menurut dia, saat ini Pemprov DKI mempunyai beberapa skema support pendidikan, mulai sekolah negeri, Kartu Jakarta Pintar (KJP), hingga sekolah swasta gratis.

"Harapannya semua anak Jakarta, khususnya nan kurang mampu, bisa mendapatkan akses pendidikan. Jangan sampai support sosial tidak tepat sasaran terus terjadi," ujarnya.

Senada, personil DPRD DKI dari Fraksi PKS, M Subki, juga mengapresiasi kebijakan sekolah cuma-cuma nan telah berjalan. Namun dia mengingatkan agar cakupan program diperluas, termasuk ke sekolah berbasis madrasah.

"Di Jakarta juga ada madrasah nan berada di bawah Kementerian Agama. Mereka juga penduduk Jakarta dan berkuasa mendapatkan perhatian. Jangan sampai ada diskriminasi," kata Subki.

Sementara itu, personil DPRD dari Fraksi PAN, Lukmanul Hakim, menyoroti tetap tingginya nomor anak putus sekolah di Jakarta. Ia menilai penentuan letak sekolah cuma-cuma perlu dievaluasi agar betul-betul menjangkau wilayah nan membutuhkan.

"Masih banyak anak putus sekolah, misalnya di Cengkareng. Ini kudu jadi perhatian serius. Penentuan titik sekolah cuma-cuma kudu tepat," ujarnya. (bel/maa)