Rapat dengan Airlangga, Bahlil Bahas Pasokan Batu Bara PLN dan Kesiapan B50

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto rapat membahas keandalan pasokan untuk PT PLN (Persero) dan kesiapan mandatori program B50 mulai 1 Juli 2026.

Bahlil mengatakan, rapat pagi hari ini membahas subsidi dan kompensasi untuk PLN. Meski begitu, dia tidak menjelaskan besarannya dan apakah ada keterlambatan.

"Bagaimana pembayaran kompensasi dan subsidi terhadap PLN agar mereka mempunyai keahlian finansial nan memadai untuk mempersiapkan segala sesuatu agar pelayanan listrik kita kepada rakyat bisa melangkah nan maksimal," ujarnya saat ditemui di instansi Kemenko Perekonomian, Kamis (18/6).

Selain itu, dia juga mengakui ada hambatan pasokan batu bara untuk pembangkit PLN. Dari total kebutuhan 154 juta ton sepanjang tahun ini, nan baru terkontrak 134 juta ton sehingga kurangnya 18-20 juta ton.

"Dalam rangka memastikan koordinasi kerja sama dan kepastian PLN untuk mendapatkan butuh peralatan maka kami, ini dalam rangka transparansi kami meminta izin sama Bapak Presiden dan pengarahan Bapak Presiden adalah membentuk tim di mana tim pengadaannya kelak adalah dari ESDM, khususnya Dirjen Minerba kemudian dari Inspektur Jenderal ESDM, kemudian dari BPKP, dan dari PLN," jelas Bahlil.

Agenda lain ialah membahas persiapan penerapan B50 nan direncanakan mulai 1 Juli 2026. Dia menyebutkan, hasil uji coba pada kendaraan bermotor, kereta, kapal laut, hingga perangkat berat sangat baik terutama dari sisi kadar air nan lebih rendah dari B40.

"Jadi insyaallah kami sangat optimis untuk penerapan launching daripada B50 itu bakal dilakukan kelak di 1 Juli 2026, dengan demikian maka itu kita bakal mengurangi alias apalagi kita tidak lagi melakukan impor solar khususnya C48," tegas Bahlil.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menyebut pemerintah tetap menghitung total volume B50 setahun ini.

Meski tidak menjelaskan berapa besar volumenya, dia menyebut bahwa total insentif nan perlu digelontorkan BPDP untuk pemasok Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dari kelapa sawit menurun lantaran meningkatnya nilai solar, maka selisih nilai dengan FAME semakin tipis apalagi tidak ada sejak Maret 2026.

"Tadinya Rp 47 triliunan menjadi Rp 32 triliun untuk setahun. Jadi ada pengurangan, lantaran memang nilai selisih insentifnya kan enggak lantaran solarnya lebih tinggi, terus malah FAME itu membantu. Jadi tidak ada insentif itu sudah mulai sejak Maret," ungkap Eniya.