Ramai-Ramai Sekutu AS Jatuhkan Hukuman ke Pendukung Israel

1 minggu yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Inggris berbareng sejumlah negara Barat, termasuk Australia, Prancis, Kanada, dan Norwegia, mengumumkan paket hukuman baru terhadap enam perusahaan dan satu perseorangan nan dituduh terlibat dalam pendanaan serta support terhadap meningkatnya kekerasan pemukim Israel di Tepi Barat.

Meski demikian, keputusan London memicu kritik dari kalangan personil parlemen Partai Buruh sendiri lantaran pemerintah belum bersedia melarang perdagangan dengan permukiman Israel di wilayah pendudukan. Pemerintah hanya memperbarui pedoman bagi perusahaan-perusahaan Inggris agar tidak terlibat dalam aktivitas ekonomi nan berangkaian dengan permukiman terlarangan tersebut.

Menteri Dalam Negeri Inggris Yvette Cooper menjelaskan kepada parlemen bahwa pemerintah menilai penerapan larangan perdagangan secara menyeluruh susah dilakukan dalam praktik lantaran tantangan penegakan hukum. Cooper mengatakan pemerintah bakal terus mengkaji kemungkinan tersebut berbareng para mitra internasional.

Pernyataan itu mengecewakan lebih dari 130 personil parlemen Partai Buruh, termasuk seluruh ketua komite parlemen dari partai tersebut, nan sebelumnya mendesak pemerintah menerapkan larangan total perdagangan dengan permukiman Israel. Mereka beranggapan langkah itu diperlukan untuk memenuhi putusan nan dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional pada 2024.

Ketua Komite Urusan Luar Negeri parlemen Inggris Emily Thornberry secara terbuka mengkritik pendekatan pemerintah.

"Kenyataannya adalah perusahaan-perusahaan Inggris sedang membiayai aneksasi sedikit demi sedikit melalui setiap permukiman," kata Thornberry kepada Cooper, sebagaimana dilansir The Guardian, Rabu (10/6/2026).

Ia menambahkan bahwa dirinya cemas pemerintah Inggris sedang berada dalam posisi "berisiko melakukan terlalu sedikit dan terlambat."

Panduan terbaru pemerintah Inggris secara definitif menyarankan perusahaan-perusahaan Inggris agar tidak terlibat dalam aktivitas ekonomi maupun finansial di permukiman Israel nan dibangun di wilayah nan diduduki sejak 1967.

Namun pedoman tersebut tidak mempunyai kekuatan norma berupa larangan resmi dan tidak menetapkan hukuman bagi perusahaan nan mengabaikannya. Pemerintah Inggris juga tidak memperketat patokan pelabelan produk nan berasal dari permukiman ilegal.

Sejak 2005, produk nan dibuat di permukiman Israel memang tidak berkuasa memperoleh akomodasi tarif preferensial saat masuk ke pasar Inggris.

Pemerintah juga mengingatkan bahwa permukiman tersebut terlarangan menurut norma internasional. Aktivitas upaya di wilayah itu berpotensi menimbulkan kerusakan reputasi serta memunculkan sengketa mengenai kepemilikan tanah, air, mineral, dan sumber daya alam lain nan menjadi objek investasi alias pembelian.

Meski demikian, London tetap menegaskan dukungannya terhadap hubungan jual beli dengan Israel dalam wilayah nan diakui secara internasional sebelum Perang 1967.

Adapun tekanan internasional terhadap Israel meningkat di tengah melonjaknya kejadian kekerasan pemukim di Tepi Barat dalam beberapa bulan terakhir.

Situasi makin memanas setelah pemerintah Israel mengundang penawaran proyek pembangunan area E1, sebuah rencana permukiman besar nan mencakup sekitar 3.500 rumah baru. Jika direalisasikan, proyek tersebut berpotensi membelah Tepi Barat menjadi dua bagian dan dianggap menakut-nakuti kemungkinan terbentuknya negara Palestina nan berkepanjangan secara geografis.

Inggris sebelumnya juga telah menjatuhkan hukuman kepada dua menteri garis keras Israel, ialah Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir. Langkah tersebut apalagi belum sukses dilakukan Uni Eropa lantaran perbedaan pandangan di antara negara-negara anggotanya.

Cooper menegaskan bahwa ekspansi permukiman dan kekerasan nan dilakukan pemukim merupakan ancaman serius terhadap prospek perdamaian.

(luc/luc)

Add