Raksasa Nuklir NATO Kumpulkan 40 Negara Bahas Hormuz, AS Tak Diajak

2 bulan yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Prancis dan Inggris dijadwalkan bakal memimpin pertemuan besar nan melibatkan sekitar 40 negara pada Jumat (17/4/2026). Pertemuan tersebut bermaksud untuk memberikan sinyal kuat kepada Amerika Serikat (AS) bahwa sekutu terdekatnya siap mengambil peran dalam memulihkan kebebasan navigasi di Selat Hormuz segera setelah kondisi memungkinkan.

Langkah ini diambil setelah Iran menutup sebagian besar jalur selat tersebut bagi kapal-kapal selain miliknya sejak dimulainya serangan udara AS-Israel pada 28 Februari lalu. Situasi semakin memanas setelah Washington memberlakukan blokade terhadap kapal nan masuk alias keluar dari pelabuhan Iran pada Senin kemarin.

Presiden AS Donald Trump telah menyerukan negara-negara lain untuk membantu menegakkan blokade tersebut dan melontarkan kritik pedas kepada sekutu NATO lantaran dianggap tidak berpartisipasi. Namun, Inggris, Prancis, dan negara lainnya beranggapan bahwa berasosiasi dalam blokade tersebut sama saja dengan ikut serta dalam perang.

Para sekutu tersebut menyatakan kesediaan mereka untuk membantu menjaga selat tetap terbuka hanya jika gencatan senjata permanen telah tercapai alias bentrok berakhir. Inisiatif nan sedang dibahas saat ini sengaja tidak melibatkan Amerika Serikat maupun Iran untuk sementara waktu.

Meskipun demikian, para diplomat Eropa menegaskan bahwa misi realistis apa pun pada akhirnya perlu dikoordinasikan dengan kedua belah pihak nan bertikai. Washington nantinya bakal menerima laporan komplit mengenai hasil pembicaraan tersebut.

Berdasarkan catatan nan dikirimkan kepada negara-negara undangan, tujuan utama pertemuan ini adalah untuk menegaskan kembali support diplomatik penuh terhadap kebebasan navigasi tanpa halangan melalui Selat Hormuz. Selain itu, pertemuan ini menekankan perlunya penghormatan terhadap norma internasional.

Pertemuan tersebut juga bakal membahas tantangan ekonomi nan dihadapi industri pelayaran serta keselamatan lebih dari 20.000 pelaut nan terdampar dan kapal-kapal komersial nan terjebak. Agenda utama lainnya adalah menguraikan persiapan untuk pengerahan misi militer multinasional nan berkarakter melindungi guna memastikan kebebasan navigasi jika syarat-syarat terpenuhi.

Pernyataan berbareng dari ketua rapat diharapkan muncul pada akhir pertemuan untuk memberikan gambaran nan lebih nyata mengenai apa saja nan bakal dicakup dalam misi tersebut. Meski begitu, pengumuman ini diperkirakan belum bakal merinci kontribusi spesifik dari masing-masing negara.

Sejumlah pemimpin bumi dipastikan datang dalam pertemuan di Paris ini, termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Kanselir Jerman Friedrich Merz, dan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni. Sementara itu, pejabat dari beragam penjuru Eropa, Asia, dan Timur Tengah bakal berasosiasi melalui konvensi video.

Pemerintah China juga telah diundang dalam pertemuan krusial ini, meskipun belum ada kepastian apakah mereka bakal ikut berpartisipasi. Beberapa diplomat menyebut bahwa misi ini mungkin tidak bakal pernah terwujud jika situasi di Selat Hormuz kembali normal dengan sendirinya.

Di sisi lain, beberapa pihak beranggapan bahwa perusahaan pelayaran dan asuransi mungkin tetap meminta pengerahan militer tersebut selama fase transisi demi memberikan rasa aman. Seorang pejabat senior Prancis memberikan penjelasan kepada wartawan mengenai cakupan teknis dari misi nan sedang dirancang tersebut.

"Ini dapat melibatkan pembagian intelijen, keahlian pembersihan ranjau, pengawalan militer, prosedur info dengan negara-negara tetangga, dan banyak lagi," ujar pejabat senior Prancis tersebut saat memberikan pengarahan.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa konsentrasi utama dari koalisi ini adalah menciptakan stabilitas di jalur perdagangan daya bumi tersebut. Ia menyatakan bahwa segala corak sumber daya nan dikerahkan bakal sangat berjuntai pada dinamika nan terjadi di lapangan.

"Tujuannya jelas, dan sumber daya nan dikerahkan tentu saja bakal berjuntai pada situasi nan ada," tambah pejabat tersebut.

Pemerintah Inggris menyatakan bahwa pembicaraan nan berjalan pada hari Jumat ini bakal menjadi masukan langsung bagi pertemuan perencanaan militer multinasional nan dijadwalkan pada pekan depan.

(tps/luc)

Add