Raker dengan DPR, Kemensos Demonstrasikan Sistem Digitalisasi Bansos

Jakarta -

Kementerian Sosial (Kemensos) berbareng Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mendemonstrasikan sistem digitalisasi support sosial (bansos) dalam Rapat Kerja (Raker) berbareng Komisi VIII DPR RI. Demonstrasi ini bukan hanya menjadi bentuk kesiapan transformasi digital mengenai perlindungan sosial, namun juga memperkuat kegunaan pengawasan dan support kebijakan DPR.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias nan berkawan disapa Gus Ipul datang dampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono serta jejeran Kemensos dan perwakilan DEN lainnya.

Dalam paparannya, Gus Ipul menegaskan digitalisasi bansos menjadi bagian reformasi menyeluruh tata kelola perlindungan sosial nan berbasis data, transparan, dan akuntabel. Hal ini selaras dengan pengarahan Presiden untuk wujudkan satu info nasional sebagai dasar perencanaan dan penganggaran.

"Melalui sistem ini, setiap pengajuan bansos dapat langsung diketahui hasilnya, termasuk argumen diterima alias ditolak. Ini krusial untuk menghindari perdebatan di lapangan dan meningkatkan kepercayaan publik," ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6/2026).

Sistem diuji langsung dengan melibatkan personil Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya nan mendaftar bansos melalui laman perlinsos.kemensos.go.id menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta verifikasi biometrik dengan pemindaian wajah (Liveness Detection).

Perwakilan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Rahmat Danu Andika nan memandu simulasi menjelaskan, sistem dirancang untuk memastikan validitas identitas sekaligus kecermatan info secara Real Time.

"Barusan nan terjadi adalah satu, dicek bahwa nan berkepentingan betul manusia di depan Handphone, dan nan kedua dicek ke Dukcapil sebagai Source of Truth biometrik populasi Indonesia. Bahkan tanpa meng-input nama, info langsung muncul secara Real-Time sebagai balikan dari Dukcapil," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa setelah proses autentikasi biometrik berhasil, sistem langsung verifikasi lintas pedoman info secara terintegrasi.

"Begitu pengajuan dilakukan, sistem secara instan bakal bertanya ke beragam sumber info mulai dari kepemilikan kendaraan, status pekerjaan dan upah, konsumsi listrik, hingga kepemilikan aset tanah semuanya Database to Database secara Real Time," urainya.

Sistem bekerja dengan pendekatan Data Exchange Platform nan menghubungkan beragam pedoman info nasional. Sistem juga terintegrasi dengan info desil kesejahteraan dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penentu kepantasan penerima.

Seluruh proses berjalan dalam hitungan detik dan menghasilkan keputusan dengan argumen terukur dan dapat ditelusuri. Saat pengajuan nan dilakukan dinyatakan tidak layak menerima bantuan, sistem secara transparan menampilkan aspek penentu meliputi kepemilikan aset, tingkat konsumsi listrik, hingga posisi dalam desil kesejahteraan. Pendekatan ini memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaksana di lapangan.

Anggota DPR sebagai pelaksana pengawasan menilai, transparansi info dan keterbukaan mengenai keputusan menjadi langkah maju memastikan akuntabilitas program. Sistem ini dinilai bisa mendukung kegunaan pengawasan dan penganggaran DPR, lantaran seluruh proses berbasis info nan terintegrasi dan terstandar.

Kemensos juga menyiapkan sistem sanggah bagi masyarakat nan merasa datanya belum sesuai. Melalui fitur ini, pembaruan info dapat diajukan secara langsung dan terhubung dengan sistem nasional, sehingga perbaikan dapat dilakukan segera sebelum penetapan penerima manfaat.

Fungsi dari fitur autentikasi biometrik menjadi penemuan utama cegah penyalahgunaan data, termasuk praktik peminjaman identitas. Selain itu, Liveness Detection memastikan pengajuan dilakukan oleh perseorangan nan hadir, bukan melalui manipulasi foto, video, maupun rekayasa digital.

Implementasi digitalisasi bansos ini telah diuji coba oleh Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) nan diketuai Luhut Binsar Pandjaitan. Uji coba ini dilaksanakan melalui skema E-Targeting nan terus diperluas, dan tercatat telah dikembangkan di 42 kabupaten/kota sebagai agenda transformasi digital nasional.

Sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian PANRB, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemendagri, BPKP, LKPP, hingga BSSN terlibat dalam komite ini mewujudkan Digital Public Infrastructure (DPI) nan mengintegrasikan info lintas lembaga pemerintah dalam satu sistem terpadu guna meningkatkan kecermatan penyaluran bansos.

(anl/ega)