Qatar Kirim Mediator ke Iran demi Redam Sanksi AS terkait Selat Hormuz

Qatar bergerak sigap mengirim tim mediator ke Tehran guna mempercepat kesepakatan pembukaan Selat Hormuz dengan hadiah pencabutan hukuman AS.(AFP)

QATAR bergerak sigap mengirimkan tim mediator ke Tehran sebagai tanda negosiasi pembukaan Selat Hormuz demi pencabutan hukuman dan pembekuan aset oleh Amerika Serikat (AS) sedang memasuki babak krusial. Langkah Qatar ini bermaksud untuk menandatangani memorandum kesepahaman (MoU) mengenai jalur pelayaran internasional tersebut, nan nantinya bakal diikuti perbincangan selama 30 hari mengenai program nuklir Iran.

Selama ini, upaya penengah bentrok AS-Iran lebih banyak diperankan Oman dan Pakistan. Selain Qatar, Panglima Militer Pakistan, Field Marshal Asim Munir, juga diperkirakan bakal tiba di Tehran, meskipun pihak Iran tetap meremehkan laporan adanya terobosan besar tersebut.

Di sisi lain, AS bersikap hati-hati. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyatakan bahwa meski ada sedikit kemajuan, AS menolak keras rencana Iran nan mau memungut biaya masuk (tarif tol) bagi kapal komersial nan melintasi Selat Hormuz melalui badan baru buatan mereka, Persian Gulf Strait Authority (PGSA).

"Iran sedang mencoba membikin sistem tol. Mereka mencoba meyakinkan Oman… untuk berasosiasi dengan mereka dalam sistem tol di jalur air internasional. Tidak ada satu pun negara di bumi nan boleh menerima perihal itu," tegas Marco Rubio dalam pertemuan menteri luar negeri NATO di Swedia.

Rencana pengenaan tarif oleh Iran ini memicu penolakan keras dari lima negara Teluk, ialah Bahrain, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA). Melalui surat berbareng kepada Otoritas Maritim Internasional, kelima negara tersebut mengimbau kapal-kapal komersial untuk tidak terlibat dengan PGSA.

"Rute nan dimaksud oleh Iran kudu dilihat sebagaimana adanya, ialah sebuah upaya untuk mengendalikan lampau lintas melalui selat dengan memaksa kapal menggunakan rute di dalam perairan teritorialnya, nan dapat dimanfaatkan demi untung finansial melalui pengenaan biaya tol. Pemahaman alias pengakuan apa pun terhadap rute nan diusulkan Iran dan PGSA sebagai pengganti bakal menciptakan preseden nan berbahaya," tulis kelima negara tersebut dalam suratnya.

Sementara itu, pihak Iran menegaskan bahwa konsentrasi utama mereka saat ini adalah penghentian permusuhan secara permanen, bukan masalah nuklir. Hal itu mencakup pencabutan hukuman AS secara bertahap, pencairan aset nan dibekukan, serta tukar rugi atas kerusakan perang akibat AS-Israel.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, membantah spekulasi media nan berkembang setelah pernyataan Presiden AS Donald Trump nan menuntut agar Iran menyerahkan timbunan uranium nan diperkaya tinggi.

"Pada tahap ini, konsentrasi negosiasi adalah mengakhiri perang di semua lini, termasuk Lebanon, dan klaim nan dibuat di media mengenai isu-isu nuklir, termasuk masalah materi nan diperkaya alias perdebatan pengayaan, hanyalah spekulasi media dan tidak mempunyai kredibilitas," tegas Esmail Baghaei kepada media pemerintah. (The Guardian/Z-2)