Purbaya Tunggu Keputusan Prabowo soal Penyaluran DBH Rp 70 Triliun

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp 70 triliun nan dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan shopping pegawai di sejumlah daerah.

Ia menjelaskan penyaluran DBH mempertimbangkan kondisi fiskal masing-masing daerah.

“Cuma untuk daerah-daerah tadi nan kita udah pernah obrolan sama Kemendagri nan mengalami kesulitan betul, kami bakal melapor ke Presiden (Prabowo),” ucap Purbaya saat ditemui usia konvensi pers KSSK di Kantor LPS, Jakarta, Senin (3/8).

Purbaya mengatakan pemerintah telah menyampaikan kepada Presiden kesiapan anggaran nan dapat disalurkan. Meski demikian, keputusan akhir mengenai besaran maupun waktu penyaluran DBH tetap menunggu persetujuan Presiden.

“Kami menunggu keputusannya Bapak Presiden, tadi sudah lapor,” ucap Purbaya.

Penyampaian keputusan tersebut bakal dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah Presiden memberikan pengarahan resmi.

“Jadi, kita sudah hitung, kita sudah siap biaya sekian. Boleh apa nggak (disalurkan). Bagaimana pandangan Bapak Presiden,” tutur Purbaya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut pembayaran DBH sekitar Rp 70 triliun dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan shopping pegawai, termasuk penghasilan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), di sejumlah daerah.

Dalam rapat kerja berbareng Komisi II DPR RI, Kamis (30/7), Tito juga menyinggung pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa nan sebelumnya menyebut sekitar 490 wilayah mengalami kesulitan shopping pegawai.

Menurut Tito, nomor tersebut berangkaian dengan wilayah nan tetap mempunyai kekurangan penyaluran DBH. Karena itu, pemerintah saat ini melakukan rekonsiliasi info antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan mengenai wilayah nan mengalami kesulitan fiskal.

Tito menjelaskan, berasas info hingga 2024, total kurang bayar DBH mencapai lebih dari Rp 83 triliun. Namun, terdapat lebih bayar sekitar Rp 13 triliun, sehingga nilai bersih kekurangan penyaluran DBH menjadi sekitar Rp 70 triliun.